Home / Advertorial / Bappelitbangda

Pemkot Ternate Matangkan Tahapan Pembangunan RSUD Ternate

04 Oktober 2022

TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melakukan rapat evaluasi rencana  pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate yang rencananya dibangun oleh PT. Wijaya Karya (Wika) selaku investor.

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bappelitbangda itu, dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, didampingi Sekretaris Kota Jusuf Sunya dan Kepala Bappelitbangda Rizal Marsaoly.

Turut hadir dalam rapat tersebut, sejumlah pimpinan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rus’an M. Nur Taib, Kepala Dinas Perkim, Kepala Inspektorat, Plt. Kadis Kesehatan, Kepala Bagian ULP, Kabag Hukum, dan Kabag Kerjasama.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, rapat yang dilaksanakan guna mengevaluasi tekait kesiapan, tahapan, rencangan pembangunan RSUD Kota Ternate.

Kata dia, rapat ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya tentang infrastruktur dan pematangan administrasi, aturan dan ketentuan, serta tatacara dalam pelaksanaan kesiapan pembangunan rumah sakit.

“Sehingga tadi Pak Wali melalui Kabag Kerjasama meminta bahwa tim ini diperluas dan harus melibatkan Kepala BKPSDMD karena diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai tenaga medis dan lain-lain,” kata Rizal usai rapat.

Mantan Kadis Perkim itu menyebutkan, tim pembangunan RSUD dari Pemerintah Kota akan membuat satu draft sebagai langkah menuju proses kerjasama.

"Wali Kota juga meminta kepada Kabag Hukum harus mengkaji dokumen kerjasama dengan kurung waktu selama 10 tahun ke depan," katanya.

“Karena kerjasama dengan PT. WIKA itu selama 10 tahun ke depan dengan konsep kerjasama antara pemerintah daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum (KPDBU),” ucapnya.

Rizal menyampaikan, KPDBU merupakan pola kerjasama yang diharapkan oleh pemerintah pusat bahwa daerah harus melakukan pembangunan tetapi jangan terlalu mengandalkan APBD, namun bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan investasi.

“Investasi KPBDU itu sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha. Peraturan tersebut mengatur beberapa Bidang salah satunya itu, dilakukan Pemkot yang mencoba kerjasama dengan PT WIKA di bidang kesehatan,” ujarnya.

Rizal menjelaskan, mengenai pembayaran APBD kepada pihak ketiga dengan nilai Rp 169 miliar merupakan satu model kerjasama pada masa waktu mulai tahun 2025 hingga 2035.

"Pembayaran itu bisa dibantu dengan oprasional rumah sakit, dimana Rumah Sakit akan memberikan nilai tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dilakukan pembayaran," tukasnya.

“Jadi tidak perlu ragu, karena ada pemanfaatan oprasional rumah sakit yang masuk dalam pendapatan. Maka pembayaran kepada PT. WIKA sebagiannya dari rumah sakit ketika sudah beroprasi. Jadi tidak murni kalau Rp 169 miliar membebani APBD,” ungkapnya.

.

Selain dari pendapatan rumah sakit, ada juga beberapa usaha yang mendukung untuk pembayaran. "Misalnya, membuka usaha dalam RSUD karena itu diluar dari pendapatan aktivitas kesehatan. Kemudian, Pemerintah melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) atau salah satu BUMN, akan mengalokasikan anggaran melalui DAU atau DAK untuk membangun rumah sakit, seperti pengadaan fasilitas kesehatan," tambahnya.

“Jadi rapat tadi kami matangkan persiapan penandatanganan kerjasama dengan PT WIKA, tetapi kami matangkan juga tentang aturan mengenai mekanisme kerjasama melalui sistem KPBDU,” ujarnya.

Sebab, dengan adanya rumah sakit ini, bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PAD dengan cara kerjasama melalui metode KPBDU.

Dia berharap, masuk dalam fase berikut, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan anggota DPRD tentang porsi oprasional selama 10 tahun ke depan yang dimulai pada tahun 2025.

“Jadi proses pembayaran kepada PT. WIKA dimulai pada Tahun 2025, dengan jumlah anggaran dari APBD sebesar Rp 169 Miliar, tapi ini belum final tapi masih proses. Kami usahakan mendapatkan pembayaran lebih rendah. Karena ini kita tidak membangun mall tapi rumah sakit, jadi ada jaminan kesehatan. Selanjutnya mengenai dengan alat medis nanti kita bahas lebih matang,” pungkasnya.

 (fight)


Reporter: Gibran
Editor: Redaksi

BERITA TERKAIT