TERNATE, OT - Niat Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman untuk membangun rumah sakit yang representatif di Kota Ternate mendapatkan dukungan dari sejumlah lembaga tinggi negara di Jakarta.
Dukungan terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate disampaikan saat audiensi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga Negara di Kantor Bersama PT. PII di Capitol Place Jakarta, Selasa (11/10/2022) kemarin.
Turut mendampingi Wali Kota Ternate, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dr Rizal Marsaoly, Kabag Kerjasama, M. Chairul M Arief Saleh dan Menager Bussnis and Development PT. Wika Gedung, Haekal Saleh Batati beserta tim rancangan pembangunan RSUD Kota Ternate.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Kementerian dan Lembaga Negara melakukan audensi sekaligus mendengar paparan Wali Kota Ternate terkait rencana membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate.
Kementerian dan Lembaga Negara yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenmarves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai lembaga satu satunya yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk menilai dan memberikan jaminan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Wali Kota Ternate berhasil memaparkan visi pembangunan RSUD Kota Ternate di hadapan Kementerian dan Lembaga Negara yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Pembangunan RSUD Kota Ternate, meski bukan sebagai ibukota Provinsi tetapi saat ini aktifitas ekonomi maupun aktifitas instansi vertikal juga berada di Ternate, Ternate juga merupakan tempat hidup 200 ribu jiwa,” ungkap Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman.
Menurutnya, selama ini di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya belum memiliki rumah sakit yang representatif, untuk menjadi rujukan bagi pasien sehingga selalu dirujuk ke luar daerah seperti ke Sulawesi atau Jawa.
“Ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat kami yang dari segi pelayanan tidak didapatkan dari dalam daerah sehingga harus keluar yang menyebabkan penyakit tidak dapat segera tertangani dan pengeluaran yang jelas lebih besar,” ungkap Wali Kota.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Ternate itu menjelaskan, dengan adanya skema pembiayaan pembangunan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dengan metode syariah, merupakan solusi yang tengah dihadapinya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Ternate dan Maluku Utara.
“Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga kita berkewajiban untuk menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Paparan alumni STPDN angkatan 01 ini, mendapat respon positif dari Kementrian dan Lembaga serta pihak swasta yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Rencana Pemkot Ternate untuk membangun rumah sakit Kota Ternate dilakukan dengan skema KPDBU dalam kurun waktu dua tahun dan pengembalian uang akan dilakukan setelah rumah sakit itu beroperasi.
(fight)
