TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate memastikan pembangunan lanjutan breakwater atau pemecah ombak di pesisir pantai Jambula telah masuk dalam perencanaan pembangunan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus'an M Nur Taib saat memberi keterangan pers pasca aksi blokade ruas jalan poros di Kelurahaj Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Senin (13/10/2025).

Rus'an menyatakan, pada akhir pekan kemarin, warga Jambula khususnya nelayan telah bertemu Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Ternate untuk membahas upaya-upaya antisipasi gelombang tinggi di pesisir Jambula.

"Sabtu kemarin, tokoh masyarakat kemudian warga Jambula sudah bertemu dengan Kadis Perikanan terkait masalah ini, saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman di BWS untuk program lanjutan pembangunan Breakwater," tutur Rus'an

Dia menyatakan, pembangunan breakwater atau pemecah ombak sudah masuk dalam perencanaan BWS  bahkan pihak BWS sudah turun untuk mengukukur, "itu (breakwater) sudah ada, di titik Jambula itu, kurang lebih 200 atau 300 meter, ini akan diusulkan tahun depan," terangnya.

Perencanaan itu, lanjut Rus'an telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui BWS, "kondisi keuangan dari pusat hingga daerah membuat program ini sedikit terhambat, tetapi tahun depan itu kita bersama BWS akan bersama-sama mengawal usulan itu," tukasnya.

Rus'an juga menambahkan, rencana pembangunan breakwater bukan karena musibah kemarin, "tapi ini sudah masuk dalam perencanaan, kami akan mendorong agar pembangunan (braekwater) ini dipercepat," tukas Rus'an seraya menyebut, Pemkot Ternate telah menyiapkan surat langsung ke Menteri termasuk anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara untuk mempercepat proses pembangunan.

Dia juga memastikan akan segera turun ke lokasi bersama-sama pihak BWS untuk melihat kebutuhan pembangunan breakwater di pesisir Jambula.

"Yang pasti Pemerintah Kota Ternate tetap memberikan perhatian kepada warga khususnya di Jambula yang baru-baru ini mengalami musibah, tapi ini bukan karena musibah tapi memang sudah masuk perencanaan karena memang letak geografis itu terbuka, sehingga harus ada pemecah ombak," terangnya.

"Walaupun tidak ada tuntutan masyarakat, daerah itu tetap dibangun breakwater, tetapi karena keterbatasan anggaran kita pakai jalur pemerintah pusat," tambahnya.

Rus'an juga membeberkan, anggaran pengadaan breakwater sepanjang 300 meter di pesisir Jambula dianggarkan kurang lebih sebesar Rp20 miliar sesuai perencanaan, "itu artinya pembangunan ini sudah direncanakan hanya saja terbentur keterbatasan anggaran, sehingga kami berharap pemerintah pusat segera merespon untuk pembangunan breakwater tahun depan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate, Faisal Dano menyatakan, Jambula telah ditetapkan sebagai "Kampung Nelayan Maju (KALAJU)" oleh pemerintah pusat melalui Kementerian KP.

Menurutnya, bentuk dukungan Pemerintah Kota terhadap penetapan Jambula sebagai KALAJU sesuai keweanangan adalah menyiapkan infrastruktur.

"Bentuk dukungan atau backup dari Pemerintah Kota Ternate, kami sudah membangun infrastruktur diantaranya, jalan produksi sepanjang 400 meter dan tambat labuh," terang Faisal.

Dia mengaku sejak ditetapkan sebagai KALAJU, para nelayan di Jambula belum tersentuh bantuan dari Pemprov Malut, "berdasarkan laporan dari nelayan, belum ada bantuan dari pemerintah provinsi," aku Faisal.

Berdasarkan data dari para nelayan, ada 7 perahu nelayan yang mengalami rusak berat, sementara lainnya rusak ringan akibat cuaca buruk yang melanda wilayah Malut beberapa hari kemarin.

Pemerintah Kota Ternate melalui DKP juga berupaya untuk memberi bantuan melalui Kementerian dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, "kami juga akan menyurat ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Cq. Dirjen Perikanan Tangkap tembusan ke Gubernur untuk membantu para nelayan di Jambula," terangnya.

Sebelumnya, warga Kelurahan Jambula menggelar aksi blokade jalan poros Pulau Ternate. Aksi ini dilakukan karena warga kecewa dengan janji Pemerintah Provinsi yang akan membangun breakwater di pesisir pantai Jambula.

Para pendemo yang terdiri dari LPM, pemuda, masyarakat nelayan dan warga setempat meminta Gubernur Maluku Utara untuk segera menepati janji pembangunan breakwater sepanjang 300 meter.

Aksi ini berakhir setelah Gubernur Maluku Utara bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate bertemu pendemo dan berjanji akan segera menindak lanjuti tuntutan warga.

 (fight)