TERNATE, OT – Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif menyebut, jika ada pihak yang menilai program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Ternate gagal, maka mereka dikatakan sangat prematur.

Menurutnya, untuk mengukur kegagalan atau keberhasilan program kerja wali kota dan wakil wali kota bukan di 100 hari kerja. Untuk itu, jika ada yang menyimpulkan program 100 hari kerja gagal total itu sangat prematur.

"Saya menilai yang bersangkutan prematur, mengapa prematur? karena mereka menilai kinerja seorang kepala daerah melalui instrumen program kerja 100 hari," ujar Nurlaela kepada indotimur.com, Rabu (4/8/2021).

Menurut Nurlaela, dengan adanya program 100 hari kerja ini menjadi masukkan kepada wali kota dan wakil wali kota Ternate, agar mereka terus berpacu memaksimalkan selama mereka masih menjabat sebagai kepala daerah di Kota Ternate.

“Kita juga bisa melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena didalamnya banyak memuat hal-hal kegelisahan publik yang ditemukan di program 100 hari kerja kemarin,” kata Ketua Fraksi Nasdem FPRD Kota Ternate ini.

Lanjut dia, dirinya sangat yakin bahwa konsitensi program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota akan ditindak lanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena mereka pasti menunjang program tersebut.

“Semestinya kita harus realistis dan objektif dalam menilai sesuatu, setidaknya sudah ada upaya baik dari wali kota dan wakil wali kota Ternate, karena mereka telah membuka sejumlah masalah dipermukaan public,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika DPRD Kota Ternate melakukan penilaian maka ada instrument yang dipakai, yakni laporan pertangung jawaban, karena DPRD punya alat ukur untuk menilai kinerja kepala daerah di Kota Ternate.

“Saya optimis pak Tauhid Soleman dan Jasri Usman mereka betul-betul konsen, maka kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengimplementasikan kinerja mereka secara optimal,” tutupnya.(ded)