TERNATE, OT - Usulan pemekaran Kelurahan Torano Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara masih belum bisa diproses karena terkendala regulasi moratorium oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate, Fachrudin Ginting menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran wilayah termasuk pemekaran Kelurahan yang telah diusulkan Pemerintah Kota Ternate ke Mendagri beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, Pemkot Ternate telah mengusulkan pemekaran wilayah Kelurahan Torano ke Mendagri sejak awal tahun lalu, namun karena kebijakan moratorium pemekaran, sehingga usulan tersebut belum ditundak lanjuti pemerintah pusat.

Pemkot Ternate, lanjut Fachrudin, masih menunggu dibukanya keran moratorium pengusulan pemekaran wilayah termasuk pemekaran Kelurahan oleh Kemendagri.

“Pengusulan pemekaran ditunda sampai masa pemilihan kepala daerah selesai. Saat ini, proses tersebut belum tuntas karena belum dilantiknya kepala daerah yang baru,” sebut Fahruddin.

Dia memastikan, berbagai persyaratan pemekaran wilayah telah disampaikan ke Mendagri, termasuk data jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan daerah serta syarat administrasi lainnya.

“Usulan sudah diajukan, jadi tinggal melengkapi hal-hal yang masih kurang. Namun, tiga syarat utama sudah dipenuhi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk mencabut moratorium pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Belum. Belum ke arah sana,” kata Wamendagri setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, November tahun lalu.

Wantan Wali Kota Bogor itu menjelaskan, pemerintah perlu berhitung terkait pencabutan moratorium karena berimbas pada pembiayaan yang besar. “Masih harus dihitung segala sesuatunya, dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

 (fight)