TERNATE, OT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Manejemen Aset Daerah dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, di lantai III kantor Wali Kota, Jumat (1/4/2022).

Rapat tersebut dihadiri langsung Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Dian Patria, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Jusuf Sunya serta para pimpinan OPD di lingkup Pemkot Ternate, termasuk para Camat di Ternate.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, rapat koordinasi antara KPK RI dengan Pemkot Ternate, membahas berbagai hal yang berkaitan dengan optimalisasi peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, salah satu yang menjadi atensi KPK adalah fungsi kawasan wilayah Kota Ternate termasuk hutan produksi yang dapat dikonversi.

Dalam pertemuan tersebut, lembaga anti rasuah itu meminta Bappelitbangda untuk membangun koordinasi dan berkolaborasi dengan KPH dan Pertanahan untuk mengoptimalkan sejumlah kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi.

"KPK meminta Bappelitbangda agar berkordinasi untuk berkolaborasi dengan kantor Pertanahan Kota Ternate, untuk optimalisasi beberapa hutan produksi yang bisa dikonversi, kurang lebih 1000 bidang tanah di Ternate," kata Rizal usai pertemuan. 

Menurutnya, KPK meminta peran pemerintah dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat pada beberapa kawasan di Ternate.

Salah satu kawasan yang bisa dikonversi terletak di kawasan Tolire,"KPK meminta pentingnya dalam rangka  peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi tersebut, misalnya kawasan yang berada di Tolire," kata Rizal.

Dia menyebut, ada beberapa lokasi yang masuk hutan produksi akan tetapi lahan tersebut bisa dikonversi, "sehingga KPK meminta untuk koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) agar nantinya mendapatkan data untuk diketahui kawasan-kawasan yang bisa dilakukan konversi oleh masyarakat," pungkasnya.

 (fight)