TERNATE, OT - Komisi II DPRD Kota Ternate menyarankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot), merumuskan skema sumber anggaran untuk membangun infrastruktur pembangunan Ruma Sakit Umum Daerah (RSUD) Ternate.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid kepada indotimur.com Jumat (2/9/2022) mengaku, rencana Pemkot melakukan kerja sama dengan PT. Wika untuk membangun infrastruktur pembangunan RSUD Ternate ini menjadi perhatian Komisi II DPRD.

"Dari aspek perhitungan penganggaran dan ketersedianya, jadi kurang lebih Rp 1,697 triliun yang diinvestasikan untuk membangun RSUD Ternate," ujar Mubin.

Menurut Mubin, rencana Pemkot membangun infrastruktur RSUD Ternate ini menjadi perhatian serius Pemkot terhadap investasi terkait, yang jelas dari sisi perancangan anggaran akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.

"Karena dalam perhitungan penganggaran itu Pemkot harus menyetor di PT.Wika sebesar  Rp 169 miliar,  terhitung pertahun dalam jangka waktu 10 tahun," sebut Mubin.

Kata Mubin, sesuai hasil presentasi PT. Wika kepada Pemkot untuk target pekerjaan infrastruktur pembangunan RSUD Ternate dalam jangka waktu 12 tahun, jadi pekerjaan fisik 2 tahun kemudian operasional 10 tahun.

"Kami melihat hasil pemaparan PT. Wika kemudian kita coba membuat perbandingan dari sisi kemampuan anggaran daerah, itu sangat tidak masuk akal," kata Mubin.

Dia menjelaskan,  APBD tahun 2022 untuk belanja Rp 1,10 triliun disitu terbagi atas belanja operasi, belanja modal dan belanja lainnya, maka ketersedian anggaran yang direncanakan untuk belanja modal Rp 199 miliar. Sebelum perubahan APBD induk tahun 2022.

"Jika Pemkot sempat melakukan kerja sama dengan nominal sebesar itu, ketika di kurangi Rp 196 miliar atau Rp 170 miliar berarti tinggal Rp 29 miliar belanja modal kita untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat Kota Ternate ini sangat tidak masuk akal, karena untuk pembiyayaan drainase, jalan setapak dan belanja lainnya tidak mungkin mampu dengan kondisi anggaran tersisa Rp 29 miliar, dalam rangka membangun RSUD Ternate dengan model skema seperti itu," ucap Mubin.

Dia menyarankan, kepada Pemkot Ternate untuk membuat skema lain,  jika itu tidak ada maka sangat tidak mungkin daerah bisa kembalikan anggaran Rp 196 miliar, olenya itu pihaknya sarankan jika kondisi anggaran APBD tidak bisa jangkau maka alternatif hanya bisa dilakukan menggunakan multiyers.

"Kalau Pemkot  gunakan multiyers maka daerah tidak perlu lagi forser anggaran yang berlebihan, misalkan pekerjaan 3 tahun bisa fisik 1 tahun atau berapa harus dibayar dalam hitungan kalkulasi se tahun, atau berapa dana cadangan tahun 2022-2023 sehingga tinggal di voting kemudian dibangun," tutup Mubin.(ded)