TERNATE, OT - Komisi II DPRD Kota Ternate mendesak Wali Kota Ternate Burhan Abdrahman mengganti seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mengatakan, pengelolaan pasar saat ini sangat amburadul, dan Wali Kota Ternate sudah melakukan pergantian masing-masing kepala OPD termasuk Kepala Disperindag. Untuk itu, pihaknya merasa jangan hanya mengganti kepala OPD tapi seluruh jajarannya harus ada evaluasi dan diganti karena terkait pengelolaan pasar sudah semakin menggurita dan amburadul.
"Wali Kota Ternate harus seriusi dan mengambil langkah tegas dalam masalah pengelolaan pasar tersebut, selain itu Wali Kota harus melakukan penyegaran jajaran pada lingkungan pasar," ucapnya.
Kata dia, kondisi pengelolaan pasar saat ini sangat parah, untuk itu sistem pengelolaan pasar harus dirubah total sebagaimana yang sudah direkomendasikan DPRD, selain itu sumber daya manusia juga harus diperbaiki.
"Kenapa Komisi II mendesak untuk dirubah serta diperbaiki, karena pada lingkungan pasar tersebut indikasinya sangat kuat terjadinya penyalahgunaan jabatan, penyelewengan dan kebocoran yang cukup banyak,” jelasnya.
Menurutnya, jika memperbaiki pasar harusnya memperbaiki mulai dari Kepala Dinas, Kepala bidang dan jajaran jga, kemudian pada sistem pengelolaan pasar harus diubah. “Jika dua aspek ini tidak dilaksanakan Pemerintah, maka jangan berharap akan ada perubahan," kata Mubin.
Lanjut dia, pengelolaan pasar sudah buruk, terjadi kebocoran yang merugikan keuangan negara dan pada akhirnya dampaknya terjadi di masyarakat, untuk itu pihaknya berharap kepada Disperindag yang baru menjabat agar melakukan penataan kembali.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada kepala dinas yang baru menjabat, supaya bisa menata kembali dan melakukan penyegaran struktur yang ada dibawahnya supaya pengelolaan pasar tersebut kedepan menjadi lebih baik, selain itu membutuhkan orang-orang yang baru yang energi serta tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang menggurita pada keuangan daerah maupun negara.
"Salah satu penataannya adalah harus ada ketegasan sehingga jangan ada pedagang yang keluar dan berdagang di luar pasar, pada akhirnya sebagian pasar dibangun itu ditinggal kosong dan tidak berfungsi,” katanya.(red)
