TERNATE, OT - Pemerintah melaksanakan KPM PKH sebagai upaya percepatan penanggulan kemiskinan. Upaya ini disebut sebagai Program Perlindungan Sosial.
Untuk menindak lanjuti kebijakan Pemerintah Pusat, Wali Kota Ternate meminta pihak tekhnis agar segera melaksanakan pendistribusian beras CBP kepada warga penerima bantuan.
Kepala Bulog Kota Ternate, Armin Bandjar mengatakan, pertemuan sekaligus launching hari ini guna untuk mengsingkronkan data beberapa hari kedapan.
"Supaya instruksi dari Presiden RI agar beras ini bisa dibagi segera terlakasana secepatnya," ucap Armin Bandjar ketika di konfirmasi indotimur.com, Senin (19/7/2021).
Menurutnya, jaring perlindungan sosial merupakan upaya Pemerintah Pusat agar pelaksanaan bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar di setiap Kabupaten/Kota.
"Alhamdulillah, di pertemuan kali ini Pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini Pak Wali Kota bisa turut menghadiri pertemuan ini, dan beliau juga menghimbau agar pelaksanaan pendistribusian bantuan beras di kota Ternate bisa cepat terealisasiakan kepada masyarakat yang berhak menerimanya," ungkap Armin.
Sementara, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Ternate, Irvan Gaus menyampaikan, kebijakan bantuan Pempus ini harus didukung oleh daerah.
Kata dia, melalui kebijakan tersebut, ada penambahan 10 kilogram beras kepada penerima manfaat dari Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Diketahui sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
"PKH sendiri merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH," terangnya.
Penyerahan program bantuan perlindungan sosial kepada warga secara simbolis oleh wali kota Ternate
Untuk itu, sambung dia, pihaknya berkordinasi dengan pihak terkait yakni Bulog dan Kantor Pos guna segera menyelesaikan data yang clening atau data yang siap, agar segera bantuan tersebut tersalurkan.
"Rencananya pada minggu ini kita sudah bisa memulai, sementara untuk data penerima yang dikantongi pihak kami ada sebanyak 3.909 namun data ini bersifat belum final dikarenakan ada perluasan-perluasan," katanya.
Dia menyebutkan, sejauh ini, pihaknya belum menerima update data terbaru baik dari Kemensos dan Kantor Pos.
"Maka dari itu, sembari menunggu datanya final pelaksanaan pemberian bantuan, kami berserta pihak terkait lainya akan berusaha semaksimal mungkin untuk secepatnya menyalurkan program bantuan ini kepada masyarakat," pungkasnya.
(ier)
