Komitmen ini disampaikan oleh Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan, Risdan Harly, dalam pertemuan terbatas dengan Dinas Perhubungan Kota Ternate mengenai digitalisasi retribusi parkir melalui program SI’BATAGI.

"Sebagai BPRS Bahari Berkesan, kami menjalin kolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk digitalisasi retribusi parkir yang digagas oleh Kepala Dinas Perhubungan, Mochtar Hasyim. Kami terlebih dahulu menyamakan persepsi antara kedua belah pihak. Kami, sebagai bank milik daerah, akan mengelola rekening penerimaan, sementara Dinas Perhubungan akan mengelola sumber pendapatan daerah dari retribusi parkir dan beberapa penerimaan lainnya," ujar Risdan usai pertenuan.

Dia menjelaskan inisiatif ini bertujuan untuk menerapkan sistem pungutan retribusi yang berbasis digital dan non-tunai.

"Dengan demikian, pencatatannya langsung masuk ke rekening penerimaan daerah di Bank BPRS Bahari Berkesan," tambahnya.

 

Risdan juga mengapresiasi kebijakan dan pemahaman Kepala Dinas Perhubungan yang memanfaatkan BPRS Bahari Berkesan dalam digitalisasi SI’BATAGI.

"Ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memahami pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan perputaran keuangan di daerah," terangnya.

Dalam kolaborasi ini, tim BPRS berhasil mengoptimalkan penyediaan sistem aplikasi untuk Program SI’BATAGI dalam waktu singkat.

"Kami berhasil mengoptimalkan penyediaan sistem aplikasi dari BPRS untuk Program SI’BATAGI dalam satu minggu, mulai dari 26 Agustus hingga 2 September 2024," ungkapnya.

Risdan berharap, ke depan, OPD-OPD di Pemkot Ternate yang mengelola sumber pendapatan daerah dapat terus berkolaborasi dengan BPRS Bahari Berkesan.

"Kolaborasi yang dimaksudkan adalah dalam hal digitalisasi dan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS untuk penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi," pungkasnya.