TERNATE, OT - Warga Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, melakukan aksi pemalangan Kantor Lurah.

Informasi yang dihimpun indotimur.com Selasa (18/10/2022) tadi malam, aksi pemalangan sekira pukul 22.00 WIT lantaran warga merasa resah dengan kinerja Lurah.

Lurah dinilai jarang melakukan kegiatan menyangkut dengan kemaslahatan warga sejak menjabat sebagai Kepala Pemerintahan di Kelurahan Jati Perumnas.

Johan, salah satu warga setempat mengatakan,, sejak dilantik oleh Wali Kota Ternate hingga saat ini, Lurah jarang bersosialisasi dengan masyarakat setempat.

Selain itu, Lurah juga jarang melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, "minimal Lurah bersosialisasi, buat kegiatan yang melibatkan masyarakat, ajak masyarakat berpartisipasi, tapi sejak dilantik, Lurah tidak pernah melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat, bahkan saat 17 Agustus, hampir semua Kelurahan buat kegiatan, kita di sini tidak ada kegiatan sama sekali," cetus Johan saat ditemui di Jati Perumnas.

Salah satu kebijakan yang membuat warga marah adalah usulan Lurah ke Pemkot Ternate untuk memutasi sejumlah pegawai baik yang berstatus PNS maupun PTT.

"Padahal Lurah sebelumnya tidak pernah staf-staf diganti (dimutasi), namun Lurah yang ini, 5 honorer langsung diganti. Kemudian 3 nanti katanya mau diganti juga, kalau begini berarti tersisa hanya 3 orang di kantor Lurah, sisa ibu Lurah, Sekretaris dan Pak Don, bagaimana pelayanan mau maksimal," kesalnya.

Dia bersama warga lainnya meminta Wali Kota Ternate agar segera mengevaluasi kinerja Lurah bersangkutan. "Jadi pada intinya kami meminta Pak Wali agar segera menganti Lurah ini," tegas Johan.

"Ini pintu belum bisa dibuka, kami minta dia (lurah) datang melihat hal ini," tuturnya. 

Terpisah, Lurah Jati Perumnas Sultana Momole saat dikonfirmasi, menampik tuduhan warga yang menyebut soal jarang melakukan kegiatan kerja bakti.

"Soal itu saya punya bukti lengkap, jangan karena lantaran tidak suka seseorang lalu melakukan hal demikian," ujar Lurah.

Dia mengungkapkan terkait beberapa honorer dan pegawai yang dipindahkan, itu merupakan wewenang pimpinan.

"Saya kasih pindah hanya 3 orang, 2 honorer dan 1 PNS dan itu sesuai perintah dan wewenang atasan, kalau yang 5 orang honorer itu mereka pindah sesuai kemauan mereka," pungkasnya.

 (ier)