TERNATE, OT - Dua Kelurahan di Kecamatan Ternate Selatan mengaku tidak memiliki anggaran penanganan covid-19 di tingkat Kelurahan.

Meski telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) covid-19 tingkat Kelurahan, namun tak banyak upaya yang bisa diperbuat untuk menangani penyebaran covid-19.

Lurah Sasa, Subhan Sutan Kayo kepada indotimur.com Kamis (16/4/2020) di ruang kerjanya, mengaku pihak Kelurahan sampai sekarang tidak bisa berbuat banyak untuk warga di tengah-tengah wabah ini, karena pemerintah kelurahan belum memiliki anggaran untuk melakukan penanganan seperti penyemprotan, pembersihan lingkungan dan aktivitas lain yang dapat mengurangi resiko atau memutus mata rantai Covid-19 di tingkat kelurahan, " terangnya.

Lurah Sasa mengaku, saat ini untuk fasilitas atau sarana dan prasarana dalam menghadapi covid di kelurahan masih minim bahkan tidak ada, jadi hingga saat ini hanya beberapa kebijakan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Sasa, berupa imbauan kepada warga melalui masjid ke masjid dan melalui tempat-tempat umum, karena fasilitas seperti alat penyemprotan disinfektan dan fasilitas atau keperluan lainnya sama sekali belum ada di kelurahan.

"Makannya sampai saat ini kelurahan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi beberapa waktu lalu pemerintah kelurahan bekerja sama dengan PMI untuk melakukan penyemprotan ditempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushollah, kalau penyemprotan di tiap-tiap rumah warga dari pemerintah kelurahan sendiri sampai sekarang belum dilakukan, karena kendalanya di anggaran jadi hanya sebatas itu yang dilakukan kelurahan Sasa saat ini, " tuturnya.

Kelurahan Sasa hingga saat ini masih menunggu pencairan anggaran dari kecamatan atau Gugus kota baru bisa eksen sesuai dengan program yang sudah disiapkan oleh kelurahan.

"Saya rasa bukan hanya kelurahan Sasa sendiri yang mengalami hal tersebut, seperti anggaran dan kekurangan fasilitas lainnya akan semua kelurahan pun demikian, jadi rencananya kalau sudah ada anggaran maka akan dilakukan pengadaan tempat cuci tangan disetiap tempat-tempat keramaian," katanya.

Lurah berharap, jika bisa dari dinas khususnya Gugus Tigas kota, agar secepatnya dilakukan pencairan anggaran guna melakukan penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan, sehingga apa yang menjadi keinginan baik keluaran maupun masyarakat setempat bisa tercapai.

"Biarpun pencairannya bertahap tidak sekaligus yang penting kebutuhan tersebut ada dan agar kesehatan warga setempat bisa terjamin. Semoga dana kelurahan dan DPPK juga segera dicairkan," harapnya.

Terpisah lurah Gambesi, Yosman Marsaoly menambahkan, dikelurahan Gambesi sudah membentuk satuan tugas (Satgas) dalam penagangan (Covid-19). Menurutnya, biarpun tidak ada anggaran akan tetapi Satgas kelurahan Gambesi akan berjalan dan bergerak terus karena demi warga kelurahan setempat.

"Satgas tingkat kelurahan sendiri melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT/RW, tim medis dari puskesmas Gambesi dan tokoh masyarakat lainnya di kelurahan setempat, dan cara kerjanya sesuai dengan prosedur yang sudah di atur Gugus Tugas kota, jadi saat ini Satgas tingkat kelurahan sudah di bentuk tapi aktifitasnya belum maksimal, karena kalau melakukan sesuatu tapi tidak ada anggaran masalah juga apalagi menyangkut kemaslahatan orang banyak, " tuturnya.

Untuk fasilitas sendiri, kata Yosman, semuanya sudah disampaikan kepada camat sehingga nanti direalisasikan tapi belum tahu waktu realisasinya kapan kelurahan belum pastikan.

Yosman mengaku, Satgas kelurahan Gambesi sudah melakukan penyemprotan beberapa kali tapi anggarannya inisiatif dari warga dan Satgas, dan juga diundang dari PMI serta PDIP untuk melakukan penyemprotan khusus di ruang-ruang publik, tempat ibadah, dan ada juga beberapa rumah yang dilakukan penyemprotan karena ada warga yang datang dari daerah luar atau dari zona merah, sehingga hanya beberapa rumah saja yang baru dilakukan belum semuanya. 

Menurutnya, sebenarnya untuk penanganan Covid-19 lebih efektif itu di kelurahan karena objek sasarannya di masyarakat otomatis kembali di kelurahan.

"Pos Gugus Tugas saat ini paling hanya di tempat-tempat terbuka seperti di pelabuhan dan lainnya, akan tetapi ada juga yang masih kecolongan, jadi alangkah baiknya bentuk juga di tingkat kelurahan, karena Satgas tingkat kelurahan kalau ditunjang dengan anggaran yang maksimal maka kerjanya maksimal tapi kalau kerja Satgas tidak ditunjang oleh anggaran yang maksimal maka akan repot juga, " tandasnya.(awie)