TERNATE , OT - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate meminta jajaran Pemerintah Kelurahan se-Kota Ternate untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola Dana Kelurahan (DK) di Kota Ternate.
Anggota Banggar DPRD Kota Ternate Djunaidi Bahrudin kepada Indotimur.com ,menyatakan, pihaknya telah mengingatkan seluruh aparatur Pemerintah Kelurahan untuk lebih transparan terhadap pengelolaan DK.
"Pada prinsipnya lebih baik kita terbuka ke banyak pihak dan resikonya kecil daripada kita tutup-tutupi pada saat kemudian hari resikonya besar," kata Djunaidi.
Dia menegaskan, DK yang digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN merupakan hak rakat yang dikelola oleh pemerintahan di tingkat Kelurahan, "sehingga berapapun anggarannya yang dilampirkan ,masyarakat juga harus tahu itu ,jika kita terbuka dengan masyarakat maka kami rasa sangat baik pengelolaannya," ujar politisi Demokrat itu optimis.
Namun, lanjut Djunaidi, jika pengelolaan DK ditutupi dan tidak transparan, sudah dapat dipastikan, timbul polemik di masyarakat, "selain itu harus juga dipastikan, misalnya ada kesepakatan bersama warga terkait dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan atau DURK di setiap Kelurahan,"ucapnya.
Harusnya, sambung Djunaidi, proses DURK diketahui oleh banyak pihak, sehingga itu merupakan salah.satu indikator keberhasilan DK, "begitu juga dengan tahapan pelaksanaannya, kalau perencanaan berjalan dengan baik seharusnya dipelaksanaan ini tidak ada masalah,nkarena orang semua sudah tahu bahwa besaran DK itu, diperuntukan untuk kegiatan apa, bahkan jika perlu, kegiatan tersebut ditepelkan di kantor Kelurahan," sebutnya.
Untuk itu, DPRD sejak wal telah membahas soal ini, agar seluruh Lurah dan perangkatnya beserta tokoh masyarakat aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan DK dan DPPK.
"Hal ini kita akan seriusi dan mereka akan mengevaluasi, hanya saja untuk saat ini kita diperhadapkan dengan adanya agenda DPRD yang sangat penting dan belum bisa menyesuaikan," kata Djunaidi.
Namun demikian, dia memastikan pihaknya tetap akan memproses sejumlah masalah yang ditemukan di lapangan, "kami tetap memproses sejumlah masalah yang ada di lapangan dan kita tetap akan mengagendakan itu, tinggal kami menemukan waktu yang pas untuk kita evaluasi," tutupnya. (red)
