TERNATE, OT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sampai.saat ini belum bisa merubah atau mengupgrade Dokumen Rencana Perubahan Bencana (RPB) atau peta rawan bencana di wilayah Kota Ternate, karena keterbatasan anggaran.

Saat ini, dokumen RPB yang digunakan oleh Pemerintah Kota Ternate berdasarkan pada Dokumen RPB tahun 2012. Padahal, sesuai ketentuan, dokumen tersebut paling lama 5 tahun sekali harus ada perubahan.

Perubahan RPB berdasarkan pola perubahan tata ruang wilayah akibat pertambahan pemukiman warga serta faktor lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Ternate, Ihsan Hamzah mengaku, hingga saat ini pihaknya tidak mendapat anggaran untuk melakukan perubahan dokumen Rencana Perubahan Bencana Kota Ternate.

Hal ini disebabkan pada APBD induk tahun 2022 tidak ada pengusulan anggaran untuk perubahan dokumen PRB. 

"Kebutuhan daerah ini memang sangat penting, tapi lagi-lagi tidak ada anggaran untuk perubahan dokumen tersebut," kata Ihsan, Senin (14/3/2022), di kantor Wali Kota.

Ihsan sangat menyenangkan, karena tidak masuk dalam rencana kegiatan pada tahun 2022, padahal pada saat penyampaian review antara Kepala BPBD yang sebelumnya dengan BPKP bahwa pada tahun 2022 ini sudah bisa dianggarkan, namun kenyataannya tidak ada.

"Ini menjadi catatan kami, agar pada saat APBD Perubahan dapat diusulkan untuk diakomodir," harap Ihsan sembari.mengaku belum mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merevisi dokumen RPB.

"Karena dokumen RPB tidak hanya memuat rencana pra bencana, namun juga perencanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan pasca darurat, sehingga butuh pengkajian dari berbagai pihak berkompeten termasuk unsur akademisi," sebut Ihsan.

"Untuk nilainya nanti kita bicarakan dulu dengan pihak yang akan melakukan kerja sama, sehingga pada saat menyusun anggarannya tidak bisa meraba-raba," ujarnya.  

Ihsan menembahkan, dalam penanggulangan bencana pihaknya hanya mengacu pada prosedur dokumen lama, sebab dokumen ini sangat penting.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan stakeholder dan juga berharap mendapatkan dukungan instansi yang lain apabila terjadi bencana, karena porsi yang kita dapat sangat terbatas," pungkasnya.

 (fight)