TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate akan melakukan rotasi, mutasi, promosi dan demosi terhadap para Pejabat Pimpinan Tinggi (eselon II) dan Pejabat Administrasi (eselon III dan IV) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
Rotasi, mutasi, promosi dan demosi akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai Kinerja PNS (dulu Baperjakat).
Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly dalam keterangannya baru-baru ini menyatakan, seluruh proses managemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dilakukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
"Kita bersandar pada NSPK Manageman ASN, sehingga pejabat yang nantinya dilantik benar-benar profesional, berkualitas dan memiliki kemampuan mengelola dan memimpin unit," kata Samin.
Sejauh ini, lanjut Samin, sejumlah tahapan adminiatrasi untuk uji kompetensi dan evaluasi kinerja telah berproses, "sudah disampaikan ke Mendagri, mudah-mudahan pekan depan sudah ada tindak lanjut dari Kemendagri," ucap Samin.
Meski demikian, Samin enggan membeberkan para pejabat yang nantinya dievaluasi maupun yang akan menjalani uji kompetensi, "nanti setelah kita terima rekomendasi persetujuan, baru diumumkan," tukasnya.
Rencana evaluasi kinerja dan uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate juga dibenarkan Wali Kota, Dr M Tauhid Soleman baru-baru ini.
Dalam sebuah wawancara, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu menyatakan, untuk mendukung program dan kegiatan pada masa pemerintahan Ternate Andalan Jilid II, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Wali Kota, evaluasi dilakukan untuk mendukung program pemerintah yang sudah tertuang dalam APBD Kota Ternate tahun 2025.
“Pasti itu (evaluasi). Pasti akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari OPD yang ada,” tegas Wali Kota belum lama ini.
Dia menyatakan, evaluasi sangat diharuskan untuk mendukung suksesnya program Ternate Andalan jilid II. “Ini (evaluasi) juga terkait dengan kebijakan Ternate Andalan jilid II,” tegasnya.
Wali Kota yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak bersama Nasri Abubakar dalam Pilwako Ternate itu, juga memastikan program dan kegiatan yang ditawarkan saat masa kampanye Pilwako 2024, tetap akan diakomodir dan dituntaskan.
Ketua DPD NasDem Kota Ternate itu menambahkan, saat ini, pihaknya menyesuaikan masa transisi. “Transisi ini artinya menyelesaikan Ternate Andalan jilid I dan menuju Ternate Andalan jilid II. Kemudian menyesuaikan dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD) yang baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Katnavian mempersilakan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 untuk mengganti pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya usai dilantik.
Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pekan lalu.
“Bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur (ada pergantian pejabat oleh kepala daerah sebelumnya), nanti ada pejabat baru dan mereka akan mengubah maupun mengganti, otomatis kami akan izinkan,” tegas Mendagri.
Alasan Mendagri memberikan izin kepala daerah baru untuk mengganti pejabat sesuai dengan selera bukan tanpa alasan.
“Kami izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh team work yang sesuai satu chemistry (kecocokan) dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” ujarnya.
(fight)
