TERNATE, OT - Ketua Asosiasi Sopir Dum Truk, Aswat Ibrahim, Kamis (20/2/2020) siang, mendatangi kediaman anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaila Syarif di bilangan BTN Kelurahan Mailaro Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
Didampingi seorang pengurus Asosiasi Supir Dum Truck, Aswat meminta DPRD segera mencabut rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait pengtentian sementara pekerjaan di lokasi galian C.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Asosiasi Sopir Dum Truk, Aswat Ibrahim menuturkan, harusnya sejak awal DPRD menelusuri proyek galian C, sebab saat ini proyek sudah berjalan.
"Kenapa sekarang baru DPRD minta dihentikan, kenapa dari awal proyek tersebut berjalan tidak dilakukan penertiban terlebih dahulu agar proyek tidak menjadi masalah seperti saat ini, kalau anggota DPRD enak, tiap bulan terima gaji, tapi dampak penghentian proyek ini kami yang kena," katanya.
Dia bahkan menyebut, aktivitas galian C tidak bisa disebut aktivitas pertambangan, sebeb lahan yang digarap tidak mencukupi sebagaimana diatur dalam aturan izin pertambangan.
Menurutnya, yang masih bertahan untuk menghentikan proyek tersebut hanya DPRD, mereka meminta agar seluruh penambang membuat izin, tapi izin yang diminta itu izin pertambangan.
“Kalau kita mengacu pada aturan izin pertambangan, maka harusnya di atas 5.000 hektar," sebutnya.
Dia mengaku, benar DPRD atau Pemerintah harus aturan, tapi harus lebih kedepankan isi perut, karena DPRD sebagai wakil rakyat dan menduduki jabatan tersebut dari suara rakyat, maka harus diperjuangkan mereka, bukan masing-masing berdiri berdasarkan desakan partai atau yang lainnya.
"Jadi sampai kapanpun kami terus bertahan di depan kantor DPRD selagi belum ada putusan dari mereka untuk mengaktifkan kembali pekerjaan yang ada," pungkasnya.
Sementara Nurlaila Syarif, membantah tuduhan sopir. Kata dia, DPRD tidak memiliki otoritas untuk menghentikan aktivitas galian C, tapi semua kembali ke Wali Kota.
“Kalau Wali Kota bilang lanjut langsung dilaksanakan, dan tadi malam sudah dikonsultasi bahwa hari ini pimpinan DPRD datang karena beliau lagi di luar daerah," terang Nurlela.
Politisi partai NasDem itu meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan wali kota, karena wali kota sudah mengatakan akan melakukan evaluasi, berarti kegiatannya terus berjalan.
“Rekomendasi kami karena ada pertanggung jawaban publik, tidak mungkin kami mencabut rekomendasi hanya gara-gara aspirasi para sopir, itu tidak mungkin. Sebab akan ada banyak konsekuensi terhadap DPRD, mulai dari aktivitas pertambangan, mahasiswa dan masyarakat lain yang akan melakukan demo terhadap kami," katanya.
Nurlela menyebut, DPRD hanya memberikan rekomendasi ke Wali Kota selanjutnya keputusan ada di Wali Kota. Sebab, yang menolak aktivitas pekerjaan Galian bukan DPRD tapi dari masyarakat.
"Wali kota berkepntingn agar semuanya memiliki izin, maka wali kota mengeluarkan rekomendasi untuk aktivitas pengangkutan di tahan dulu, hingga para penambang melakukan proses pengurusan izin,” terangnya.(awie)
