TERNATE, OT - Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak keluar daerah saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Selain meminta jajarannya tidak keluar daerah, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu juga meminta para pimpinan OPD untuk responsif dalam proses pemeriksaan pendahuluan yang dimulai hari ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyampaikan, Pemkot Ternate bersama BPK RI Perwakilan Maluku Utara telah melakukan Entry Meeting untuk mempersiapkan perangkat daerah dalam menyiapkan data-data yang dibutuhkan tim pemeriksa.

 "Alhamdulillah tadi kita sudah melalukan rapat entri meeting dengan BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Substansi rapat tersebut untuk mempersiapkan perangkat daerah dalam menyiapkan data yang dibutuhkan tim pemeriksa," kata Rizal usai rapat bersama BPK di lantai 3 kantor Wali Kota, Rabu (24/1/2024).

Kata Rizal, pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari kedepan, sehingga Wali Kota meminta pimpinan OPD untuk tidak keluar daerah dan responsif terhadap permintaan data dari tim pemeriksa.

"Makanya pak Wali meminta kepada pimpinan OPD untuk responsif, apa yang diminta tim pemeriksa harus segera disampaikan," kata Rizal seraya menyebut sebagian besar OPD sudah memasukkan data, namun sebagian lainnya belum.

Dalam pemeriksaan pendahuluan itu, sambung Rizal, BPK akan melihat beberapa item yang jadi fokus pemeriksaan terutama soal pendapatan.

"Makanya, untuk sementara pimpinan OPD jangan dulu keluar daearah. Itu instruksi Wali Kota. Ini dimaksudkan agar memudahkan teman-teman dari BPK dalam pemeriksaan, soal data atau koordinasi lainnya," pungkasnya.