TERNATE, OT - Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, Selasa (9/1/2024) memimpin langsung rapat evaluasi program kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate tahun 2023, bertempat di ruang rapat lantai 3 kantor Wali Kota.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr H Rizal Marsaoly, para asisten dan staf ahli Wali Kota, pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate serta para Camat se-Kota Ternate.

Rapat tersebut merupakan langkah evaluasi atas program dan kegiatan di tahun 2023 serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah di tahun 2024.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr H Rizal Marsaoly mengatakan, memasuki awal tahun, Pemerintah Kota Ternate menggelar rapat perdana yang dihadirkan para pimpinan OPD serta para Camat ini untuk mengevaluasi kinerja sepanjang tahun 2023.

Kata dia, dalam rapat tersebut,  ada catatan program kerja yang harus lebih baik di tahun ini, "program kegiatan yang belum maksimal diantaranya penanganan sampah, pelayanan air bersih dan pembangunan infrastruktur di Kota Ternate," kata Rizal usai rapat.

Rizal mengaku,program penanganan sampah memang belum maksimal, sehingga Wali Kota meminta OPD teknis (DLHK) bersama para Camat dan Lurah agar memiliki strategi dan inovasi dalam menangani sampah sehingga lebih maksimal.

"Selanjutnya, untuk air bersih ditekankan pada wilayah-wilayah yang belum menikmati air bersih, sehingga harus diperhatikan sumur bor yang tersebar, dan sejauh mana ketersediaan air hingga beberapa tahun kedepan," terang Rizal.

Orang nomor tiga di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu juga menerangkan, terkait infrastruktur sarana prasarana di ruang publik dan juga sekolah serta rumah sakit maupun puskesmas diminta lebih diperhatikan.

"Penekanan ini dilakukan, karena masih banyak program kerja yang belum tuntas, sehingga harus lebih baik di tahun ini,” ungkapnya.

Rizal juga menambahkan, dalam rapat tersebut Wali Kota telah memberikan warning kepada OPD untuk memperhatikan kembali laporan SPJ, sehingga pada saat pemeriksaan BPK, semua dokumen sudah disiapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Sehingga kita bisa menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar siap dan tidak bermasalah,” pungkasnya.

 (fight)