TERNATE, OT - Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat Pemerintah Kota Ternate harus memutar otak untuk menutupi kekurangan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dicanangkan sebelumnya.
Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, mengaku kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah, sehingga mendorong perlunya langkah cepat dan strategis untuk menyesuaikan anggaran.
“Kita kewalahan dengan pemangkasan ini. Sekarang, kita harus berpikir keras bagaimana menutup kekurangan anggaran. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Wali Kota usai melantik 43 pejabat, di Kantor Walikota Ternate, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, dinas pengelolaan pendapatan (BP2RD) sebagai leading sector Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi ujung tombak dalam menutup kekurangan anggaran, dampak dari kebijakan pemerintah pusat.
Selain memaksimalkan PAD, Wali Kota Ternate juga akan mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan baik dari sektor pajak maupun retrobusi, "kemudian pitensi-potensi di sektor jasa dan perdagangan, pariwisata dan sektor lainnya juga akan dimaksimalkan untuk menutup kekurangan anggaran akibat pemangkasan TKD," terang Wali Kota.
Dia juga meminta jajarannya untuk inovatif dan mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk program-program di daerah, "misalnya Kementerian PUPR untuk infrastruktur, Kementerian Perhubungan untuk transporasi dan jembatan dan lain sebagainya," terang Wali Kota.
Selain itu, Pemkot Ternate juga akan menempatkan orang-orang yang benar-benar kompeten, memiliki integritas, dan mampu menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal.
“Kita butuh orang yang tahu kerja, yang paham cara mengeksplorasi potensi menjadi pendapatan nyata,” tegasnya.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu mengaku, masih ada kelemahan dalam sistem tata kelola pendapatan daerah yang berpotensi menimbulkan kebocoran.
Oleh sebab itu, alumni STPDN angkatan 01 itu mewacanakan penerapan pakta integritas bagi pejabat teknis, dengan target kinerja yang jelas dan terukur.
“Kalau dalam satu setengah tahun tidak bisa menunjukkan hasil kerja, maka harus siap untuk diganti. Ini bukan main-main. Kota Ternate tidak punya sumber daya alam yang besar, jadi satu-satunya jalan ya kerja keras,” tegasnya.
Dia juga menekankan, perlu ada punishment (pemberian sanksi) maupun reward (pemberian apresiasi/penghargaan) bagi pejabat yang menduduki jabatan-jabatan strategis, "jadi, bukan hanya fokus pada hukuman (punishment) bagi yang melanggar atau tidak mampu, tetapi juga reward bagi yang berprestasi atau memenuhi terget," tukasnya.
“Sekarang anggaran tidak normal, jauh berbeda dari sebelumnya. Maka seluruh OPD, khususnya yang terkait langsung dengan pengelolaan pendapatan, harus ekstra kerja keras. Kita tidak bisa santai,” tegasnya.
(fight)
