TERNATE, OT - Guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini, Pemerintah Kota Ternate menggelar rapat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD, bertempat di lantai 3 kantor Wali Kota Ternate.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly itu, dihadiri sejumlah pimpinan OPD pengelola PAD di Kota Ternate.
Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan PAD harus capai target dan potensi pendapatan yang belum digarap, harus segera dimaksimalkan.
Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyampaikan, rapat tersebut dilakukan untuk mengetahui skema OPD pengelola PAD dalam memaksimalkan pendapatan dan potensi-potensi pendapatan yang belum tergarap dengan baik.
Rizal yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta setiap OPD untuk mempresentasikan inovasi dan mengidentifikasi serta mendengar masukan-masukan OPD dalam mengelola pendapatan daerah pada tahun ini.
Menurutnya, untuk menetapkan pendapatan, para pengelola PAD harus memiliki skema dan inovasi yang terukur sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.
“Karena menetapkan pendapatan, harus ada hitungan–hitungan yang matang, jangan sampai target yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan potensi garap di lapangan,” kata Sekda.
Dia mengatakan APBD yang berkualitas itu diawali dengan pendapatan yang baik, agar anggaran yang dibelanjakan bisa disinergikan dengan capaian pendapatan.
“Beberapa kejadian tahun kemarin bisa meminimalisir kekurangan di tahun sebelumnya. Saya berusaha di tahun 2024 ini bisa capai target dan selalu memberikan semangat ke OPD agar bekerja lebih maksimal,” kata Rizal usai memimpin rapat bersama OPD pemgelola retribusi.
Mantan Kepala Bappelitbangda ini lalu mencontohkan potensi pendapatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate yang belum digarap secara maksimal, padahal ada potensi besar yang dimiliki.
"Dinkes mempunyai mesin incinerator limbah medis. Mesin ini di Maluku Utara cuma ada di Kota Ternate yang ditempatkan di lokasi TPA Takome, ini belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal limbah medis dari sejumlah Kabupaten/Kota dibawa ke sini (Ternate)," ungkap Sekda.
Meski begitu, Pemerintah Kota Ternate belum bisa menetapkan standar retribusi karena belum memiliki ijin Amdal dan lain-lain.
“Maka saya tekankan kepada Dinas Kesehatan dan DLH untuk mencari solusi, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau ini bisa berjalan maka potensi pendapatan bisa meningkat,” ungkapnya.
“Ini kan potensi besar, tapi belum dikelola dengan baik dan profesional. Saya meminta Kadis DLH melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan agar bisa mencari solusi dengan baik. Potensi besar tapi hilang dan tidak digarap secara maksimal," sebut Sekda.
Selain itu, orang nomor tiga di jajaran Pemerintah Kota Ternate memberikan warning kepada koordinator pengelola PAD (BP2RD) untuk merubah mainset berpikir dalam mengelola PAD.
“Semua OPD sangat antusias dan semangat, dan Pak Upi (Jufri Ali) saya meminta rubah cara berpikir dia. Nanti ada satu tim yang dibentuk sebelum masuk ke Musrenbang Kota, pagu indikatif itu sudah harus buat, agar bisa berkorelasi dengan pendapatan riil yang dicapai,” jelas Sekda.
(fight)
