TERNATE, OT - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly memimpin apel pagi "Rabu Menyapa" di kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Ternate, pada Rabu, (14/1/2026).
Apel pagi Rabu Menyapa di lingkungan Disperkimtan itu, turut dihadiri Kepala Dinas, Tonny S Pontoh, para pejabat struktural dan fungsional Disperkimtan, serta puluhan ASN di lingkup Disperkimtan Kota Ternate.
Dalam arahannya, Sekda Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi (tusi) Disperkimtan.
Mantan Kepala Dinas Tata Kota yang kemudian bertransformasi menjadi Disperkimtan itu meminta sejumlah jajaran untuk bersatu, solid dan terus bersinergi untuk mewujudkan program dan kegiatan di tahun 2026.
“Harus bersinergi dan berkolaborasi agar pelaksanaan program kegiatan di Disperkimtan bisa berjalan lebih maksimal di tahun 2026,” kata Sekda.
Dia turut mengingatkan perjalanan pemerintahan "Ternate Andalan Jilid 2" yang hampir memasuki tahun pertama.
Menurutnya, dalam satu tahun perjalanan pemerintahan Tauhid-Nasri, sudah banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan terutama yang telah tertuang dalam RPJMD.
“Sehingga saya berharap apa yang menjadi spirit pak Wali dan Wakil dalam mewujudkan janji politik mereka pada saat berkampanye, bisa terselesaikan melalui program kegiatan yang menjadi kewenangan Disperkimtan,”ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor tiga di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu juga meminta jajaran Disperkimtan untuk memberi perhatian terhadap penataan kawasan di Kota Ternate, termasuk beberapa program kegiatan RTLH.
“Ataupun kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh, harus bisa dimitigasi oleh Disperkimtan. Ini juga bagian dari penegasan kepada Disperkimtan agar bisa mewujudkan sejumlah program kegiatan yang menjadi visi misi Wali Kota dan Wakil,” teganya.
Pada kesempatan itu, Sekda juga meminta Disperkimtan melalui Bidang Pertanahan agar segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh aset milik pemerintah yang belum tercatat di BPN.
Dikatakan Sekda, salah satu yang menjadi sorotan pada 8 area intervensi KPK, adalah aset milik pemerintah yang belum divalidasi.
Meski Pemkot Ternate menempati peringkat pertama pada hasil penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2025, namun Pemkot Ternate terus berupaya hingga bisa mencapai di atas 96 persen.
"Jadi, paling tidak, area yang terkait barang milik daerah aset terutama, di Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK di tahun 2026 yang merupakan tugas pokok Disperkimtan harus nilainya lebih tinggi atau diperluas areanya," tegasnya.
“Permasalahan aset kepemilikan ini harus punya progres yang baik untuk 2026. Ketika LKPJ akhir tahun yang akan disampaikan ke DPRD, saya mau lihat progresnya, terutama pengamanan aset terutama barang milik negara atau daerah,” tambah Sekda.
Dia juga memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Disperkimtan yang telah hadir dan mengikuti apel pagi Rabu Menyapa, "saya mengapresiasi kehadiran saudara-saudara pada apel pagi Rabu Menyapa, terima kasih sudah hadir dan mengikuti apel pagi," pungkasnya.
Usai memberi arahan, Sekda didampingi Kepala Disperkimtan, Tonny S Pontoh secara simbolis turut menyerahkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sembako kepada 3 perwakilan keluarga di Kota Ternate.
Tiga perwakilan warga yang menerima secara simbolis adalah keluarga Ali Umar di Kelurahan Maliaro, keluarga Misna Saleh di Kelurahan Rua dan keluarga Masnia Ahmad di Kelurahan Sasa.
Bantuan 10 unit RTLH yang dianggarkan pada tahun 2026, diperuntukan bagi warga Ternate yang berhak melalui proses verifikasi lapangan.
Kepala Disperkimtan Kota Ternate, Tonny S Pontoh menyampaikan bantuan program RTLH di Kota Ternate tahun anggaran 2025 diberikan untuk 10 keluarga, yang tersebar di beberapa Kelurahan.
“Dari 10 unit RTLH itu tersebar di Kelurahan Rua 1 unit, Kastelah 2 unit, Kelurahan Sasa 1 unit, Kelurahan Makasar Timur 1 unit, Kelurahan Salero 1 unit, Kelurahan Tafure 2 unit dan Kelurahan Tobololo 1 unit,” ungkap Tonny usai apel pagi Rabu Menyapa.
Menurutnya, pekerjaan 10 unit RTLH sudah selesai sejak bulan Desember 2025 dengan total anggaran Rp.240 juta, “biaya per unit Rp.24 juta dengan rincian Rp.21 juta untuk biaya bahan dan Rp.3 juta untuk upah tukang,” jelasnya mengakhiri.
(fight)
