TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate, Jumat (23/6/2023) menerima kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Koordinasi dan Supervisi.
Ada dua agenda bersama KPK yang dilaksanakan di aula Baabullah kantor Wali Kota Ternate, diantaranya, rapat koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi Kota Ternate tahun 2023, dan Rapat Koordinasi TAPD dan Banggar DPRD Kota Ternate
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, Ketua DPRD Kota Ternate, para pejabat di lingkup Pemkot Ternate serta tamu undangan lainnya.
Hal-hal yang dibahas dalam Rakor ini kurang lebihnya adalah tentang capaian atau skor Monitoring Center For Prevention (MCP) atau sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah termasuk Kota Ternate yang meliputi area intervensi.
KPK berharap agar Pemkot Ternate bisa mencapai target 75 persen untuk MCP.
Soal lain yang dibahas adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ternate, aset-aset pemerintah yang masih ada di tangan para mantan pejabat seperti kendaraan roda dua maupun roda empat, sertifikasi tanah, para wajib pajak yang belum membayar pajak ke Pemkot Ternate, serta pencegahan terjadinya korupsi.
Untuk LHKPN, pejabat di lingkup Pemkot Ternate hampir secara keseluruhan telah melaporkan LHKPN ke KPK. Hanya tersisa dua orang saja yang belum melaporkan yakni Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum (PAM) Ake Gaale Abdullah Bandang dan anggotanya yaitu Hasan Matdoang.
Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman saat diwawancarai usai Rakor mengatakan, telah ditekankan kepada pejabat yang belum melaporkan LHKPN terutama dua Dewas tersebut untuk secepatnya melaporkan, sehingga Pemkot Ternate bisa mencapai 100 persen penyampaian LHKPN ke KPK.
"Secepatnya dilaporkan agar kita bisa capai 100 persen. Kita akan tetap mendorong untuk segera dilaporkan," tegas Wali Kota.
Menurutnya, saat ini progres penyampaian LHKPN Pejabat Pemkot Ternate sudah di angka 98 persen, tersisa 2 persen lagi.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu berharap, kedepan penyampaian LHKPN ke KPK harus dilakukan tepat waktu.
Wali Kota juga mengapresiasi para pejabat yang telah melaporkan atau menyampaikan LHKPN. Dia berharap para pejabat di lingkungan Pemkot Ternate agar disiplin dalam menyamapikan LHKPN bahkan dilaporkan sebelum jatuh tempo.
"Untuk kedepannya harus dipercepat lagi laporannya sebelum jatuh tempo," tegas Wali Kota.
Sementara soal capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) maupun Survei Penilaian Integritas (SPI), kata Wali Kota telah ditekankan ke OPD untuk meningkatkan penginputan data agar presentasi bisa naik.
"Sudah ditekankan untuk dipush datanya, karena data-datanya kan ada, tinggal diinput saja," tandas Wali Kota mengakhiri.
(fight)
