TERNATE, OT - Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, Selasa (30/1/2024), memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota menyampaikan sejumlah hal penting untuk menjadi atensi OPD termasuk penataan pasar menjelang Ramadan, pengadaan barang dan jasa, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan utang tahun 2023 yang terbawa ke 2024, serta penerapan retribusi menggunakan digitalisasi.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, jelang Ramadan, Wali Kota meminta beberapa OPD melakukan rapat terbatas misalnya Satpol PP dan Disperindag untuk membuat skema penetapan pedagang.
“Jadi, pak Wali Kota tidak mau, tiba saat tiba akal, karena Puasa jatuh di tanggal 11 Maret mendatang, sehingga paling tidak skema pengaturan pedagang harus dibuat dari sekarang,” kata Rizal usai rapat.
Selain soal skema penataan pedagang saat bulan Ramadan, Wali Kota juga memberi "warning" kepada pimpinan OPD untuk fokus dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“OPD yang belum masukan dokumen pendukung agar segera mungkin itu dimasukan ke BPK yang homebasenya berada di BPKAD," ujar Rizal mengutip arahan Wali Kota dalam rapat tersebut.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu, juga mengingatkan OPD teknis untuk segera memproses pengadaan barang dan jasa, "pak Wali minta agar daftar kegiatan pengadaan barang dan jasa, segera diproses atau dimasukanke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) baru ke ULP dilakukan penginputan.
“Tujuannya pasti mempengaruhi, karena SIRUP kalau ditayang agak terlambat maka tahapan proses lelang agak terlambat, sehingga pengalaman di tahun 2023 seperti DAK yang terlambat dan program kegiatan OPD terlambat. Oleh sebab itu, Wali Kota tidak mau terjadi di tahun 2024,” tegasnya.
Sementara di BPKAD, semua Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) itu sudah bisa selesaikan untuk diprint dan hampir sebagian OPD sudah melakukan itu, kemudian permintaan uang persediaan (UP) juga sudah dilakukan sebagian OPD.
Dalam rapat tersebut juga dibahas soal utang tahun 2023 dari 41 OPD yang belum selesai melakukan penginputan yaitu Dinas Pendidikan, Dinkes dan Dinas PUPR, karena memang itemnya cukup banyak.
“Mungkin malam ini sudah selesai, sehingga diharapkan pembayaran utang itu bisa segera mungkin dapat dilakukan. Dan pembayaran TPG dan TPP ASN bulan Desember, laporan tadi sudah bisa direalisasi,” terangnya.
(fight)
