TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menggelar Sharing Session bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni bertempat di auditorium Bappelitbangda Kota Ternate, pada Jumat (25/4/2025).

Sharing session dengan tema sentral "Bedah APBD Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat" menghadirkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni sebagai pemateri.

Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Ternate, Dr M Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, para pimpinan OPD serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Usai pertemuan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni kepada sejumlah wartawan termasuk indotimur.com mengatakan, kehadirannya untuk melakukan pendampingan, fasilitasi dan memberikan konsultasi pengelolaan keuangan daerah dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan efesiensi anggaran.

"Saya diundang oleh pak Wali Kota untuk berdiskusi tentang pengelolaan keungan daerah, setelah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan efesiensi anggaran" kata Fatoni usai diskusi.

"Kita melakukan pendampingan, fasilitasi dan memberikan konsultasi tentang bagaimana melakukan efisiensi dalam rangka penganggaran yang lebih baik lagi," sambung Fatoni.

Selain itu, pertemuan dengan para pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate juga membahas upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan cara mengelola belanja daerah.

"Sehingga anggaran yang ada bisa dialihkan, direfocusing untuk anggaran (kegiatan) yang lebih tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat," tutur Fatoni.

"Jadi efisiensi di daerah itu lebih banyak pada refocusing, relokasi dari anggaran-anggaran yang kurang fokus kepada anggaran yang lebih fokus," tambahnya.

Anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas. Misalnya efisiensi 50 persen anggaran perjalanan dinas akan dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, infrastruktur dan sebagainya.

"Kita tahu banyak anggaran yang tidak efektif, misalnya perjalanan dinas yang terlalu besar jadi bisa dikurangi. Atau kegiatan seremonial yang terlalu banyak, itu bisa dikurangi jumlah kegiatannya, jumlah orangnya, atau bisa dilakukan dengan cara lain seperti virtual atau zoom mending," jelas Fatoni.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, Dr M Tauhid Soleman mengatakan, Pemkot telah melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas yang totalnya Rp25 miliar.

"Nah 25 miliar itulah yang akan direlokasi untuk hal-hal yang lebih bersifat penting sebagaimana arahan dari Inpres nomor 1 tahun 2025 ataupun arahan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah tadi," kata Wali Kota.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu menegaskan, pemerintah daerah harus menaati aturan dari pemerintah pusat, karena pasti ada sanksi jika aturan-aturan dari pusat tidak dilaksanakan.

Bahkan menurut Wali Kota, efisiensi adalah momen untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas.

"Proses efisiensi ini bisa berjalan berulang kali, dan postur APBD nanti akan menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas. Ini justru lebih fleksibel dibandingkan kita harus menunggu perubahan anggaran dan lain sebagainya," tukas Wali Kota dua periode itu.

 (fight)