TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dijadwalkan bakal menyampaikan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 kepada DPRD Kota Ternate pada 18 September 2026 mendatang.

Sebelum dokumen diserahkan, Pemkot Ternate akan menggelar konsultasi bersama Wali Kota Ternate Dr H M Tauhid Soleman dan jajaran DPRD untuk menyepakati postur APBD-P 2026.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, menjelaskan, koordinasi di awal sangat krusial agar seluruh tahapan—mulai dari penyampaian hingga pengesahan—berjalan selaras.

“Jadi, APBD induk 2027 sudah dilaksanakan. Kemudian kita melihat tren PAD ini, kecenderungannya sangat baik atau positif hingga September 2026,” ujar Rizal.

Dia memberi apresiasi atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan yang berhasil menjaga tren Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, Rizal mengingatkan seluruh OPD untuk tetap mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama pekerjaan fisik yang tengah berjalan hingga akhir tahun.

Memasuki pembahasan APBD-P, Rizal menyebut adanya potensi pergeseran atau penyesuaian pada sejumlah kegiatan yang sebelumnya dianggarkan dalam APBD induk. Salah satu faktor pemicunya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM ini berdampak langsung pada biaya operasional armada pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal ini menjadi poin krusial yang dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Dalam proses rasionalisasi yang dilakukan oleh TAPD, kita membutuhkan penambahan,” katanya.

Meski gambaran umum APBD-P 2026 sudah rampung, Rizal memproyeksikan perubahan anggaran tidak akan terlalu signifikan akibat keterbatasan kondisi keuangan daerah.

Kendati demikian, Pemkot Ternate memastikan kebutuhan dasar dan hak pegawai tetap aman. “Kami lagi berusaha. Namun, hak ASN tetap menjadi prioritas,” tegas Rizal.

Pemkot Ternate berkomitmen menjaga kemampuan APBD agar tetap sanggup membiayai program prioritas OPD, sekaligus memastikan belanja wajib (mandatory spending) tidak terganggu.

“Kalau kita lihat pembayaran gaji dan lainnya, porsinya memang sudah diatur. Yang penting bagaimana kemampuan APBD bisa membiayai kegiatan OPD, atau paling tidak belanja minimum yang merupakan kewajiban OPD bisa terlaksana, misalnya membayar listrik, air, dan lain-lain,” jelasnya.

Pemkot Ternate terus menjaga keseimbangan antara arusan pendapatan dan belanja hingga Desember 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kewajiban daerah terpenuhi dan roda pemerintahan tetap berjalan stabil di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Rizal berharap tren positif PAD hingga September ini dapat bertahan konsisten sampai akhir tahun.

 (fight)