SOFIFI , OT - Komisi I DPRD provinsi Maluku Utara, Wahda Z Imam menyampaikan, gubernur harus bertindak tegas bagi pejabat yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).
Menurutnya, gubernur harus bisa mengambil sikap terhadap pejabat baik eselon II dan III, di lingkup Pemprov yang sudah memasuki masa pensiun, sehingga bisa digantikan dengan orang lain karena masih banyak juga pejabat Pemprov saat ini belum ada jabatan.
"Bagi pejabat yang memiliki potensi untuk bisa dipertahankan tidak jadi masalah, asalkan memenuhi ketentuan UU dan batas perpanjangan hanya satu tahun,"jelasnya. Selasa (18/9/2018) pagi tadi
Untuk itu, kata dia, dalam situasi seperti ini semestinya gubernur harus lebih berhati-hati, dalam mempertahankan pejabat yang masa usia pansiunnya semakin dekat. "Kalau tidak bisa diperhatikan, langsung saja digantikan,"ujarnya.
Sementara, data yang diberikan Badan Kepegawaian Daerah, pada Indotimur.com, diantaranya pejabat eselon II di lingkup Pemprov Malut yang memasuki Batas Usia pensiun (BUP) pada 1 September 2017 diantaranya, Adam Karim kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Malut, Adham Alim Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Karim Dano Soleman Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UKM), Hairudin Djufri Asisten Administasi Umum Sekertariat Daerah.
Ibarahim Wasaraka kepala biro kesejahteraan rakyat yang telah digantikan, Muchlis Samiun Kepala Biro Perekonomian, Mochtar Umamit Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) .
Selain itu, pejabat eselon III diantaranya, Mahfud Lating kepala bidang pengembangan perdagangan, Noho Arfan Umasangadji kepala kesatuan pengelolaan hutan kepulauan Sula, Yusuf Hamsi kepala bidang pembangunan dan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Saleh Hamdjah kepala bidang distribusi dan cadangan pangan, Ismail Syahbudin Sekertaris dinas perhubungan, Halima Abdul Kadir kepala bidang pengelolaan arsip, Syahbudin Gamtohe kepala sub bagian umum dan kepegawaian, Lutfi Rauf kepala seksi bina apratur pencatatan sipil, Farida Maradjabessy kepala sub bidang kepangkatan dan pensiun.(al)
