SOFIFI, OT- Wilayah Indonesia Timur merupakan wilayah dengan jumlah Blank spot (Titik Kosong) terbanyak. Maluku Utara, adalah salah satu wilayah tersulit dalam penyediaan jaringan internet. Hal itu karena daerah yang dikenal dengan Bumi rempah-rempah ini merupakan daerah Kepulauan.
Sebelumnya, Menteri Kominfo, Rudiantara saat berkunjung ke Maluku Utara, Januari 2019, menyatakan harus ada interkoneksi jaringan, menyusul sering adanya gangguan internet di daerah ini beberapa waktu lalu. Salah satu penyebab gangguan itu adalah kabel optik bawah laut milik Telkom terputus.
Layanan penyediaan akses internet merupakan salah satu program USO (Universal Service Obligation) atau kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang berada di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dalam mengakses jaringan internet dan telekomunikasi, Dengan penyediaan layanan itu dapat mengurangi kesenjangan telekomunikasi. BAKTI (Badan Aksessibilitas dan Informasi) juga memfokuskan pada layanan selular dasar didaerah yang belum mendapat sinyal selular. Selain itu juga merupakan upaya Kementerian Kominfo dalam menjamin konektivitas broadband (pitalebar) nasional melalui USO tersebut.
Terkait penyediaan Base Transceiver Station (BTS), Sejak Oktober 2016, BAKTI telah menghidupkan (on-air) sejumlah BTS di wilayah blank spot telekomunikasi di sepanjang perbatasan Indonesia, dan terus meningkat. Target total blankspot sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 ini sebanyak 575 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di beberapa wilayah Maluku Utara, seperti Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu dan Halmahera Barat.
Dalam kaitan dengan penyediaan, Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Malut pada Juni 2019 lalu, telah melakukan pendataan blank spot di Kabupaten Pulau Morotai, Halbar, Halsel, Haltim, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Hasil pendataan tersebut dijadikan dasar acuan pengusulan pembangunan BTS, ke Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI), Kementerian Kominfo RI.
“Selain pendataan, kami juga telah menghimpun data Puskesmas dan sekolah-sekolah didaerah 3T, yang selanjutnya telah diusulkan ke BAKTI, Kemenkominfo pada Program penyediaan akses Internet.” demikian seperti yang dijelaskan Kabid Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan E-Government, Drs. Iksan RA. Arsad, M.Si.
Sementara itu,di Kabupaten Pulau Morotai, pada tahun 2018 telah di rampung BTS sebanyak 29 unit, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, dan sudah on-air, sehingga dapat di akses dan dinikmati oleh masyarakat.
Adapun pada tahun 2019 telah diusulkan kembali penambahannya kurang lebih 16 unit BTS. Sedangkan di kabupaten Kepulauan Sula pada Desember 2018 lalu, telah diselesaikan pembangunan BTS di sejumlah daerah blank spot, di 3 kecamatan.
“Adapun untuk Kabupaten Halbar tahun ini sedang di bangun 8 unit BTS serta 16 titik layanan akses internet. Sedangkan program penyediaan layanan akses internet diprioritas pada titik-titik vital seperti sekolah – sekolah dan puskesmas – puksesmas yang berada di daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T),” tutupnya. (adv) (red)
