SOFIFI, OT- Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Maluku Utara (Malut), menilai aparat kemanan dalam hal ini Polisi dan pemerintah, baik pemerintah provinis, kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan pemerintah Kota Tidore, lemah dalam melakukan pengawasan terhadap para sopir lintas Sofifi-Tobelo.

Hal ini disampaikan ketua PGK Malut, Anton Ilyas pada indotimur.com, Jumat (19/7/2019). “Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis bernama Gamaria Kumala alias Kiki (19) warga Desa Tahane, kecamatan kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang dilakukan oleh pelaku M. Irwan alias Ronal, karena lemahnya pengawasan aparat dan pemerintah terhadap para sopir,” ucap Anton.

Aparat kepolisian dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhuungan provinsi, Kabupaten Halut serta Kota Tidore, harus mengawasi setiap saat. Sebab, kata Anton, bukan hanya terjadi kasus-kasus seperti itu, tapi penyelundupan barang-barang terlarang juga sering terjadi, dan itu sebagian dilakukan oleh oknum-oknum sopoir atas kerjasama dengan pihak lain.

“Masalah Miras misalnya. Sebagian besar berasal dari pulau Halmahera. Bahkan baru-baru ini ada penangkapan dugaan perdagangan manusia oleh aparat TNI. Hal inilah butuh pengawasan dari pihak-pihak terkait,” ujar Anton.

Untuk itu, Anton mendesak, Gubernur Malut, Bupati Halut dan Wali Kota Tikep serta Kapolda Malut, agar bersinrgi untuk melakukan pengawasan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan jangan lagi terjadi. Bahkan barang-barang terlarang pun jangan lagi dibiarkan masuk. “Paling tidak bisa diminimalisir,” katanya.

Anton menambahkan, Polda Malut harus memproses pelaku pembunuhan hingga tuntas dengan hukuman seadil-adilnya. “PGKK mendukung Polda Malut dalam proses hukum terhadap pelaku pembunuhan dengan hukuman yang seberat-beratnya,” tegas dia.(red)