SOFIFI , OT - Akademisi Universitas Khairun Ternate, mendesak kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, segera mencari solusi dengan cara menggunakan peran-peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

"Mestinya harus dilakukan dalam jangka pendek,  Pemprov dan Pemkab harus melakukan langkah cepat atau program untuk mengatasi petani kelapa dari ancaman kemiskinan, lewat memainkan peran Bumdes sebagai mesin penggerak ekonomi desa,"ungkap Dosen Fakuktas Ekonomi Unkhair, Nurdin I Muhammad, pada Indotimur.com, Senin (19/11/2018).

Kata dia, turunnya harga komoditi kopra sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama petani di Malut. Bahkan Malut  sendiri kontribusi sektor pertanian masih besar dalam struktur ekonomi Malut.

"Salah satu sektor penting yang, menopang perekonomian adalah sektor Pertanian yaitu perkebunan terutama kelapa,"katanya.

Turunnya harga Kopra, lanjut dia, sangat memukul perkenomian disektor ini, bisa dipengaruhi  beberapa faktor penyebab. Saat ini secara global terjadi pelemahan harga komoditas dunia, termasuk produk pertanian akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi global. Sehingga harga kopra sendiri dipasar internasional turun. Namun  penurunannya tidak terlalu besar. Problemnya margin penurunan harga yang diterima petani terlalu kecil. Hal ini bisa diduga ada kartel dalam siklus bisnis kopra yang melemahkan posisi tawar petani.

Selain itu,  disektor Hulu, sudah saatnya para  menghasilkan kopra  yang nilai ekonomisnya lebh tinggi dan berorientasi untuk diekspor. Ini mestinya tuga pemerintah melalui, Dinas Pertanian dan Perindag harus berkontribusi nyata dalam skema kebijakan dan program.

Sementara untuk, sektor  hilir saatnya diversifikasi produk dengan industrialisasi produk kelapa termasuk peningkatan nilai tambah produk turunan kelapa, dengan begitu petani memperoleh nilai tambah yang lebih dari proses industri kelapa.(al)