SOFIFI, OT - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku Utara menyebut, untuk pembangunan Bandar Udara (Bandara) Loleo membutuhkan lahan sekitar 100 hektar.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Malut, Armin Zakaria mengatakan, untuk pembangunan Bandara Leleo secara teknis sudah dilakukannya pembahasan secara bersama, dan yang paling kursial masalah lahan.

Kata dia, untuk masalah lahan sendiri juga sudah disepakati secara bersama dan akan dilakukan penyelesaian antara Pemprov Malut dan Pemkot Tidore, agar melakukan pembebasan lahan pada area pembangunan Bandara Leleo.

"Jadi untuk luasan pertama itu membebaskan lahan sekitar 30 hingga 60 hektar, namun setelah dilakukan rapat ulang maka akan ada pembebasan lahan sekitar 100 hektar untuk pembangunan Bandara Loleo," ungkap Armin, Selasa (8/2/2022).

Dia mengaku, dari pembahasan lahan 100 hektar ini dikarenakan akan ada pengembangan kedepannya, sehingga lahannya dilakukan pembebasan lebih besar dan itu sudah disepakati bersama dalam rapat.

Namun lanjut Armin, dengan pembahasan lahan ini tentu masuk pada sejumlah lahan kebun milik warga setempat dan itu pasti kena olehnya itu untuk menganti rugi pada lahan warga nanti tanahnya Perkim.

"Kalau soal ganti rugi lahan warga memang bukan rana kami namun itu akan dihendel oleh Perkim,"katanya.

Meski begitu, Kadishub menyebut, dengan pembangunan Bandara Leleo ini semua tim akan kerja ekstra, karena sudah diberikan target tahun 2022 ini semua dokumen sudah rampung untuk diserahkan ke pusat.

Ditanya soal anggaran pembangunan Bandara Leleo, Armin mengaku, pihaknya tidak tahu sebab pembangunan Bandara Leleo ini anggarannya dari pusat.

"Jadi saya tidak tahu anggarannya, itu semua dari pusat," tutupnya.(ian)