SOFIFI,OT- Keterlambatan laporan bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bendahara Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara (Malut), menyebabkan tertundanya pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN.

Kepala Badan Pengelolaan Kuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Ahmad Purbaja kepada Indotimur.vom, Selasa (3/4/2018) menjelaskan,   pembayaran TTP bagi pegawai dari Januari hingga Februari, pihaknya menunggu laporan dari  bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.

”Mekanisme laporan bendahara  Dinas menyampaikan ke bagian Sekretariat Daerah Provinsi Malut, dari Sekteriat lalu disampaikan ke BPKPAD melalui bendahara Setda Malut,  baru keuangan melakukan pencairan,”katanya.

Menurut dia,  sampai diawal April, baru lima dinas sudah pencairan TPP karena laporan tersebut memenuhi syarat lengkap, sementara sekitar 12 OPD lain baru dilakukan proses.

"Lima OPD yang sudah dibayar yakni Dinas Perhubungan, Inspektorat,  Dinas Periwisata, ESDM dan Disperindag, sementara 12 dinas lain sementara proses,”ujarnya.(al)