SOFIFI,OT- Dinas Kearsipam dan Perpustakaan provinsi Maluku Utara, mengeluh soal anggaran  yang diberikan dalam APBD tahun 2018 dinilai sangat kecil.

"Untuk APBD 2018 sebesar Rp 2.3 miliar, padahal usulan dinas Rp 11 miliar," kata Sekertaris Kearsipan dan Perpustakaan, Rahwan K. Suamba, Kamis (26/4/2018).

Kata dia, sesuai data BPS dari 1.180 desa, Pemprov telah memberikan bantuan lewat perpustakaan keliling hampir 160 desa. Meskipun, anggaran sangat terbatas tapi semangat untuk gelorakan minat baca baik di masyarakat maupun siswa, terus terjaga.

"Kami minta Plt gubernur dan DPRD, agar jangan memandang dinas Perpustakaan sebagai dinas buangan, sehingga  anggaran juga sesuka hati untuk diberikan. Maka, kedepan lebih diperhatikan," harapnya.(al)