SOFIFI, OT- Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (BPKKP) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara (Malut), melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) kehumasan, Kamis (17/10/2019).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi Setda Malut, Umar Sangadji. “Humas memiliki peran yang sangat penting, sebagai ujung tombak dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta,” ujar gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II.
"Saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor ini, oleh karena kita tidak dapat pungkiri bahwa peran humas sebagai pelopor dan ujung tombak organisasi pemerintah maupun swasta dalam menginformasikan berbagai juru bicara," katanya.
Kata gubernur, bidang kehumasan punya peranan penting di era digital 4.0 saat ini, karena publik membutuhkan informasi yang cepat, luas dan akurat.
"Perkembangan teknologi yang semakin kompetitif, maka humas dituntut untuk lebih berperan aktif. Dengan dukungan teknologi informasi, semua kegiatan baik dilingkungan pemerintah, perusahaan, lingkungan pendidikan dan lainnya dapat diakses langsung oleh masyarakat," ungkapnya.
Gubernur menambahkan, melalui informasi yang cepat itu akan membawa manfaat yang cukup besar, seperti informasi dari lingkungan pemerintah akan berfungsi mengabarkan pelaksanaan program unggulan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga bisa diketahui publik dan masyarakat dapat mengevaluasi kemanfaatan sebuah kegiatan dengan memberikan tanggapan, komentar serta masukan atas kegiatan yang dilaksanakan tersebut.
"Humas harus selalu berbenah dan menyiapkan kemampuan SDM terkait perkembangan teknologi informasi. Sebab kegiatan kehumasan bersentuhan langsung dengan perubahan perkembangan teknologi," ujarnya.
Sementara kepala Biro PKKP Setda Malut, Muliadi Tutupoho dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan Rakor ini adalah agenda rutin yang terus dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tentu besar harapan kita, kegiatan serupa ini tidak hanya menjadi rutinitas belaka, atau sekadar menghabiskan anggaran dan melaksanakan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Lebih dari itu, kita berharap, agar melalui Rakor ini, akan dihasilkan terobosan baru, melahirkan spirit baru dan juga komitmen untuk terus menerus menjalankan fungsi kehumasan yang diemban oleh masing-masing dari kita sebaik mungkin," ungkapnya.
Lanjutnya, sebagai Biro yang menjalankan fungsi hubungan masyarakat atau kehumasan pada pemerintah provinsi, maka tentu berkewajiban untuk mendukung peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, diantaranya adalah mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan, memonitoring, mengevaluasi, melakukan supervisi, serta memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota.
"Pada konteks ini, maka Rakor menjadi teramat penting dan strategis dalam rangka menyamakan persepsi, menyatukan gerak langkah dan visi misi kehumasan dari berbagai instansi di daerah, baik instansti vertikal, pemerintah Kabupaten/Kota, maupun pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara," jelasnya.
Rakor yang mengangkat tema “Penguatan Fungsi Humas Pemerintah di Era Teknologi Informasi Digital” dengan menghadirkan narasumber Kabag Humas Pusat Penerangan Kemendagri Dr. Aang Witarsa Rofik, dengan materi (Peran Humas Pemerintah di Era Teknologi Informasi Digital), Kepala Balitbangda Malut, Muliyadi P. Wowor, dengan materi (Inovasi dan Kreatifitas Humas Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah), dan pemateri lainnya dari perwakilan Bappeda Malut, dengan materi (Kebijakan Anggaran Publikasi Dalam Postur APBD). Ketiga narasumber yang membawakan materi tersebut, dipandu oleh moderator, Kabag Komunikasi Publik, Suleman Tengkulu.
Sekadar diketahui, Rakor yang berlangsung selama satu hari di ruang rapat lantai 4 kantor Gubernur itu, tampak hadir Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, beberapa pimpinan OPD Pemprov, serta ketiga Narasumber dan para peserta Rakor dari humas instansi Pamda, humas instansi vertikal dan humas dari BUMN/BUMD. (red)
