SOFIFI , OT - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) berencana akan memangkas anggaran belanja modal sebesar Rp215 miliar pada APBD Perubahan tahun anggaran 2018, untuk pembayaran utang daerah sebesar Rp416 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Muabdin Radjab saat dikonfirmasi membenarkan, soal pemangksan belanja modal. Hanya saja rencana pemangkasan anggaran belanja modal itu belum bersifat final. "Rencananya dipangkas Rp200 miliar lebih, tapi itu masih rancangan belum bersifat final,” katanya, Selasa (18/9/2018).

Terpisah,wakil ketua DPRD Malut, Ishak Naser menyebutkan, Pemprov bisa saja memangkas belanja modal, namun menurutnya asumsi belanja yang diajukan itu perlu disepakati bersama dalam pembahasan dengan Banggar DPRD Malut.

“Dilihat dari asumsi belanja yang disampaikan Pemprov, inikan asumsi yang diajukan dan disepakati bersama. Perlu ada satu pendalaman yang lebih jauh.Tapi  akan dibahas kembali,”katanya.

Ia menjelaskan, jika dilihat dari  asumsi belanja yang diajukan, maka Pemprov  memproyeksikan ada kenaikan nilai pendapatan pada APBD-P 2018. Sementara pembiayaan dari SiLPA ditaksirkan naik menjadi Rp50 miliar dibanding APBD induk sebesar Rp38 miliar, sehingga ada penambahan Rp12 miliar dengan surplus sebesar Rp215 miliar.

Proyeksi kenaikan surplus ini, lanjut Ishak, dihitung dari jumlah surplus APBD induk sebesar Rp164 miliar ditambah pembiayaan penerimaan sebesar Rp50 miliar seperti yang diajukan dalam rancangan KUA PPAS APBD-P 2018.

Dengan demikian, nilai proyeksi yang diajukan Pemprov tersebut dapat dialokasikan pada APBD-P 2018 untuk pembayaran utang, meski baru separuhnya atau sebesar Rp215 miliar dari total jumlah utang daerah sebesar Rp416 miliar. Maka sisa utang dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2019.

“Inilah yang harus dipakai untuk menganggarkan pembayaran hutang. Karena dari Rp215 miliar, ini setelah dialokasikan untuk pembayaran hutang berarti tidak mencukupi membayar seluruh hutang,"ungkap, politisi NasDem Ini(al)