SOFIFI , OT - Sejumlah perwakilan honorer Kategori Dua (K2) dari kabupaten/kota se-provinsi Maluku Utara (Malut), kecewa dengan sikap 45 anggota DPRD. Pasalnya, ketiak melakukan aksi di kantor  ternyata tidak ada satu pun anggota DPRD yang berkantor.

Kedatangan massa aksi ke kantor DPRD ingin menyampaikan sikap dukungan anggota DPRD terhadap para pegawai honorer. Hanya saja anggota DPRD tidak berkantor dengan alasan belum ada agenda DPRD di Sofifi.

"Secara jujur kami merasa kecewa dengan anggota DPRD yang tidak berkantor hari ini. Aksi ini juga butuh dukungan moril. Apalagi DPRD memiliki andil serta jejaring di pusat melalui partai politik di DPR RI," ungkap koordinasi aksi, Jubair Pitaboga, Selasa (25/9/2018).

Kata dia, dalam tuntutan aksi meminta ketua DPRD Alien Mus menyampaikan surat resmi kepada presiden RI Jokowi, untuk menolak rekrutmen CPNS tahun 2018 dan honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Maka dari, lanjut dia, masalah tenaga honorer harus menjadi perhatian serius baik gubernur Abdul Gani Kasuba maupun DPRD sebagai keterwakilan penyambung aspirasi masyarakat.

"Kami para honorer meminta agar masalah K2 yang mengabdi hampir 10 tahun tapi belum diangkat menjadi PNS, bisa menjadi perhatian serius. Jangan kami tenaga honorer dijadikan sebagai lahan politik dalam menghadapi Pileg dan Pilpres,"ujarnya.(al)