HALBAR, OT - Badan Penilitian Perencanaan Pembangunan Daerah (BP3D) Halmahera Barat (Halbar), Rabu (23/4/2025) telah melaksanakan tahapan penyusunan kebijakan prioritas yang dikamas dalam Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026.
Kegiatan forum RKPD tahun 2026 yang dipusatkan di aula kantor Bupati Halbar, turut dihadiri para pimpinam OPD Pemda Halmahera Barat serta pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Plh Sekda Halbar Julius Marau, menyampaikan, forum ini merupakan ruang dialog strategis bagi semua pihak untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, serta menyusun prioritas program yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
"Saya ingin menggarisbawahi pembangunan daerah bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," ucap Julius
Oleh karena itu, dia mengatakan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan yang inklusi, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Halmahera Barat.
"Tantangan ke depan tidak ringan, perubahan iklim, digitalisasi, ketahanan pangan, serta pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar masih menjadi agenda prioritas pemerintah," katanya
Julius turut mengajak, semua pihak dalam forum RKPD untuk menyusun program-program yang inovatif, berbasis data, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya mengajak seluruh perangkat daerah agar mampu berpikir strategis, responsif terhadap dinamika sosial, serta adaptif dalam menyikapi perubahan. Mari kita jadikan RPJMD dan Visi-Misi daerah sebagai kompas pembangunan, bukan sekadar dokumen formalitas," ungkapnya
Mengahiri sambutannya, Plh. Sekda Halbar juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta forum.
Dia berharap, hasil dari forum lintas perangkat daerah tersebut dapat menjadi dasar kuat dalam penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat untuk tahun 2026. "Mari kita wujudkan Halmahera Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera," ajak Julis.
Sementara itu, Plt Kepala BP3D Halbar Faris Hi. Abdulbar, megatakan, hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan, akan diharmonisasikan dalam forum RKPD agar usulan-usulan selaras dengan program prioritas pemerintah daerah
"RKPD 2026 mengharnonisasikan usulan OPD, kecamatan maupun dari desa biar selaras dengan program kerja pemerintah daerah," katanya.
Faris mengungkapkan, tahun 2026 seluruh rencana kerja pemerintah daerah sudah berbasis online dari tingkat Desa, Kecamatan, OPD termasuk Pokir DPRD yang diusulkan melalui online maka setelah pembukaan masih ada harmonisasi programnya.
"Karena belum tentu yang mereka usul di bisa diakomodir yang tidak selaras kita batalkan yang selaras kita akomodir kemudian akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan," ungkapnya.
(deko)
