HALBAR, OT - Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat (Halbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Pemberian predikat WTP dalam Pemerintahan James Uang-Djufri Muhamad (JUJUR) tercatat kurang lebih empat (4) kali atau, jika dihitung secara keseluruhan sejak tahun 2017 maka Pemda Halmhera Barat sudah meraih predikat WTP sebanyak delapan (8) kali.

Turut hadir dalam pemberian opini WTP di Kantor BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/5/2025), Wakil bupati Djufri Muhamad yang didampingi Kaban Inspektorat Reinhard Bungga, Kaban PKAD Sonya Mail, Kaban Kesbangpol Asnth Sowo dan Sekwan M. Syarif Ali selain itu hadir juga ketua DPRD Ibnu Saud Kadim.

Kepada indotimur.com Wakil bupati (Wabup) Halmahera Barat Djufri Muhamad, menyampaikan, pemberian Opini oleh Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) adalah bentuk pernyataan profesional  kewajaran informasi yang disajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dikatakan Djufri, karena pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK memiliki beberapa kriteria misalkan; Kesesuaian dengan standar akutansi Pemerintah,  Kecukupan pengungkapan.

"Kemudian, ada juga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan serta Efektifitas sistem pengendalian internal," ungkapnya.

 (deko)