HALBAR, OT - Tercatat di tahun 2022 masa Pemerintahan James Uang-Djufri Muhamad (JUJUR) ada upaya untuk pemulihan ekonomi alasanya akibat dampak Covid 19.

Hal itu diketahui melalui Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Halmahera Barat di sepanjang tahun Anggaran 2022, di gedung DPRD setempat pada Selasa (1/4/2024).

Bupati Halbar James Uang, menyamapikan, secara umum komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pertama Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kedua Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan daerah beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Pendapatan daerah terdiri dari  pendapatan asli daerah, dana perimbangan yakni DAU, DAK, Dana Bagi Basil pajak dan, bukan pajak dan lain – lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2022.

"Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid 19 penerimaan dari pendapatan asli daerah yang direncanakan sebesar Rp. 916.164.790.629,00 terealisasi sebesar Rp. 877.013.289.739,37 atau 95,73 persen,"ungkap Bupati

Upaya terus dilakukan dalam mendorong peningkatan PAD adalah optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset serta optimalisasi pemungutan piutang PAD, kemudahan masyarakat membayar pajak melalui drive thru, serta menggali potensi – potensi pendapatan asli daerah.

Dana perimbangan bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan kepada daerah membiayai kebutuhan daerah.

Dana perimbangan terdiri dari :Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Penerimaan dari dana perimbangan pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 655.066.606.629,00 dan terealisasi sebesar Rp. 678.349.802.147,00 atau 103,55     persen.

Lain – lain pendapatan daerah yang sah,  pendapatan hibah. pos penerimaan dari pendapatan pendapatan hibah merupakan pos pendapatan yang diterima dari pemerintah. pendapatan hibah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 26.263.780.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.594.898.468,00 atau 78,42 persen.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah tersebut maka belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berbentuk kuantitatrif. Target dan realiasai belanja
belanja daerah pemerintah kabupaten halmahera barat pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.133.664.790.629,00 dan dapat direalisasikan Rp. 1.045.102.891.434,00 atau mencapai 92,19 persen.

Belanja barang dan jasa Rp. 249.600.975.152,00 penyerapan 98,48 persen atau terealisasi Rp. 245.780.046.490,00. belanja hibah target Rp 9.925.445.234,00 terealisasi Rp. 8.304.143.100,00 atau 83,67 persen dan belanja bantuan sosial Rp. 5.267.603.073,00 penyerapan Rp. 4.005.510.000,00 atau 76,04 persen. belanja.

Modal Rp. 348.886.913.123,00 penyerapan Rp. 267.5544.636.628,00 atau 76,69 persen.

Terkait pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 telah dilakukan audit pendahuluan dan saat ini oleh badan pemeriksa keuangan masih dalam proses audit lanjutan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, dengan mengacu pada indikator kinerja makro, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan berdasarkan pencapaian tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Bupati-Wakil bupati terpilih.

indikator kinerja utama, Bupati Halbar ini menyatakan,  merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dimanifestasikan dari visi dan misi bupati/ wakil bupati terpilih dan didukung oleh seluruh perangkat daerah, maka berbagai upaya pencapaian indikator kinerja tersebut yang telah dijalankan dan dicapai pada tahun 2022, antara lain :

James mengatakan, Kabupaten Halmahera Barat memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,25 persen pada tahun 2022 angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1,44 persen. pendapatan perkapita juga mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 18,41 juta rupiah per kapita pertahun dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 17,48 juta rupiah perkapita.

Untuk kemajuan ekonomi di kabupaten halmahera barat dapat dilihat dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dengan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 mencapai 39,93 persen, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,11 persen.

Disusul, gabungan kedua lapangan usaha mengambil share sebesar 40,04 persen. ekonomi kabupaten halmahera barat sampai dengan tahun 2022 masih bertumpu pada lapangan usaha primer, kontribusi pada lapangan usaha industri pengolahan baru mencapai 4,08 persen.


Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan dari 65,56 persen menjadi 66,20 persen dengan demikian ipm kabupaten halmahera barat tahun 2022 berada pada kategori sedang (60=ipm<70).

Lajut Bupati, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. pada tahun 2022, garis kemiskinan kabupaten halmahera bara sebesar Rp. 379,108 perkapita /bulan atau tumbuh sebesar 5,69 persen dari tahun 2021 yang sebesar Rp. 358.707 perkapita/bulan, tetapi dibandingkan dengan rata – rata provinsi maluku utara, garis kemiskinan kabupaten halmahera barat selalu lebih rendah.

indeks gini di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk yaitu bernilai 0,246 secara garis besar indeks gini kabupaten halmahera barat masih berada pada rentang ketimpangan rendah (<0,4).

" Indeks pembangunan gender kabupaten halmahera barat meningkat dari 88,48 di tahun  2021 menjadi 88,89 di tahun 2022.

tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun 2021 meningkat 60,86 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 44,46 persen. opini BPK atas LKPJ masih tetap bertahan WTP selama 4 tahun berturut- turut,"ucapnya

Kata Bupati, berbagai inovasi juga terus dilakukan pemerintah dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. inovasi ini dikembangkan untuk kemajuan teknologi dan digitalisasi pelayanan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah.

" Tahun 2022 Kabupaten Halmahera Barat memperoleh skor indeks 38,83 poin dengan kategori inovatif,"ungkapnya

Bidang kesehatan, mendapat pelimpahan dari pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara berupa program jamkesda sebanyak 15.189 jiwa dengan total anggaran Rp. 1.033.000.800, realisasi 100%.

Dinas Sosial dan P3A Halmahera Barat mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat berupa beberapa program pkh (program keluarga harapan) sebesar Rp. 25,413.750.000,- yang tersebar di 9 kecamatan. PBI – JKN (penerima bantuan iuran – jkn) sebesar 51.216 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dengan status aktif, realisasi 100 %. bantuan sembako / BPNT (bantuan pangan non tunai) dengan jumlah KPM (keluarga penerima manfaat) sebesar 9.1188 jiwa tersebar di 9 kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.241.450.000,- realisasi 100 %. BLT (bantuan langsung tunai) bbm dengan jumlah KPM (keluarga penerima manfaat) sebanyak 11.556 tersebar di 9 kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp. 19.812.800.000,- realisasi 100 %.

Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa menerima Dana Desa dari Kementrian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebesar Rp. 123.967.28.000  yang tersebar di 169 desa pada 9 kecamatan realisasi 100 %.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendapat pelimpahan dari kementrian pertanian melalui dinas pertanian provinsi maluku utara antara lain : prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp. 852.600.000,- realisasi 100 %.

Bantuan berupa pengembangan padi inbrida 250 ha, unit pengolahan hasil (uph) jagung 1 unit, pengembangan kampung cabai 10 ha, pengembangan kampung durian 20 ha, unit pengolahan hasil (uph) kelapa 2 unit, bantuan bibit kelapa 100 ha dan bantuan bibit pala sebanyak 30.000 anakan realisasi semuanya 100 %. masalah yang teerjadi kurangnya koordinasi dari pihak provinsi sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan sudah akan dimulai baru diinformasikan atau dikomunikasikan

" Solusi mengatasinya melakukan komunikasi  lebih intens baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal,"katanya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan memperoleh bantuan berupa PIP (program indonesia pintar) sebanyak 6.258 siswa SD dengan anggaran Rp. 2.585.700.000,- realisasi 100 % siswa SMP sebanyak 2.910 siswa dengan anggaran Rp 1.851.125.000,- realisasi 100 % program TIK (teknologi informasi komunikasi) untuk SD tersebar 5 SD dengan total anggaran Rp. 447.950.000,- realisasi 100 %.

Sedangkan untuk  tugas perbantuan  diberikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui DPM-PD, Bupati kembali menyampaikan,  menyalurkan alokasi dana desa (ADD) kepada pemerintah desa tahun 2022 ke 179 desa yang tersebar di 9 kecamatan sebesar Rp. 50.983.000.000.- realisasi Rp. 50.922.753.949,- atau 99,88%.

Dia kemudia mengatakan,  capaian indikator kinerja daerah dan hasil–hasil dari pencapaian kinerja program yang dilaksankan sepanjang tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas Pemda halmahera barat bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

tentunya telah banyak keberhasilan kita capai dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyrakat, hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya pengakuan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Halmahera Barat

"Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. permasalahan pembangunan kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan sejalan tuntutan dinamika pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat lebih baik lagi dengan slogan (DIAHI) Halmahera Barat,"tandasnya.

 (deko)