HALBAR, OT - Ada wacana menerapkan, Peraturan daerah (Perda) tentang hilirisasi buah kelapa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), sebagaimana sudah diberlakukan, Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara.

Wacana ini menguat, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat melalui Wakil Ketua I, Rustam Fabanyo, didampingi anggota DPRD Fahmi Albaar, melakukan konsultasi ke Wakil Ketua II DPRD Halmahera Utara, Abdillah Bailussy, beberapa hari kemarin.

"Terkait beberapa hal dan salah satu kami ingin sharee info terkait petani kelapa, ternyata di Kabupaten Halmahera Utara, sudah menetapkan Perda (Peraturan Daerah) inisiatif DPRD, yaitu Perda tentang hilirisasi buah kelapa," ucap Waka I DPRD Halmahera Barat, Rustam Fabanyo, pada Selasa (19/8/2025).

Dijelaskan Rustam, Perda itu mengatur tentang penjualan buah Kelapa, didalamnya Perda mengisyaratkan agar para petani tidak menjual buah kelapa ke luar daerah.

"Terkecuali dalam bentuk kopra dan lain-lain. Namun Perda itu tidak mengatur tentang spesifikasi harga kelapa per-buah dan harga kopra per-kilogram, karena itu ditentukan dan disesuaikan dengan sikon inflasi pasar,"ungkapnya

Politisi Nasdem ini, menambahkan, informasi diperoleh akan dibahas dalam internal DPRD Halmahera Barat dengan melibatkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Namun saat ini Bapemperda, tengah fokus memproses beberapa Perda inisiatif DPRD.

"Insya Allah, semua informasi yang kami dapatkan akan dibahas dan kemudian menjadi bahan pertimbangan," katanya

Terpisah, Ketua Bapemperda Halmahera Barat, Kristovel Sakalaty, menyampaikan, pihaknya bakal melakukan rapat internal dalam rangka menetapkan prioritas Rancangan Peraturan Daerah  (Ranperda) untuk tahun 2026.

"Kalau Perda itu dianggap mendesak dan masuk skala prioritas, pasti akan ditindak lanjuti," jelas politisi Demokrat itu.

 (deko)