TERNATE, OT - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) akan melaksanakan operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Bina Wasapada II Kieraha tahun 2019.

Operasi ini akan mengedepankan upaya pencegahan dan penangkalan terhadap organisasi atau paham radikal, aliran sesat dan anti ideologi pancasila dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Maluku Utara.

Operasi ini dijadwalkan berlangsung selama 15 hari, terhitung mulai 21 Agustus hingga 4 September tahun 2019, dengan mengedepankan kegiatan pre-emtif  dan didukung kegiatan rutin Kepolisian lainnya yang akan ditingkatkan.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Hendri Badar dalam keteranganya di ruangan Bid humas Polda Malut, Senin (19/8/2019) mengatakan, operasi dengan tujuan untuk terpeliharanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Maluku Utara, mengedepankan tindakan Kepolisian berupa tindakan pencegahanan dan penangkalan terhadap organisasi atau paham radikal, aliran sesat serta anti ideologi pancasila.

Serta kata Kabid operasi ini juga bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan yang diakibatkan oleh penyebaran paham-paham yang menyesatkan masyarakat berupa organisasi atau paham radikal, penyebaran aliran sesat dan anti ideologi  pancasila serta isu-isu negatif lainya.

Operasi ini juga, sambung Kabid, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan strategis terutama dalam peningkatan citra Polri di mata masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Malut.

"Selain itu, dapat memotivasi masyarakat agar mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian serta menghindari terjadinya perbuatan  kontraproduktif," ujar Kabid. 

Dikatakan, bentuk operasi Kepolisian ini, melibatkan Ditbinmas Polda Maluku Utara beserta jajarannya dalam bentuk operasi Kepolisian pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, "dimana operasi Kepolisian ini digelar dengan mengedepankan polisi berseragam,  yang diarahkan pada Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Hangguan (AG) agar tidak menjadi Gangguan Nyata (GN)," sebut Kabid seraya menyebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembinaan dan penyuluhan.

Operasi akan mengedepankan kegiatan pre-emtif  berupa pemasangan spanduk, baliho dan berbagi alat peraga lainnya yang berisi himbauan dan ajakan kepada masyarakat secara umum untuk ikut serta dalam upaya  mewaspadai organisasi atau paham radikal, penyebaran aliran sesat dan anti ideologi pancasila guna mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif.

Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki kepekaan dan kewaspadaan terhadap organisasi atau paham radikal, aliran sesat dan anti ideologi pancasila yang disebarkan baik lewat cetak, lokal maupun media sosial.

Selanjutnya kegiatan silaturahmi dan tatap muka Polmas kepada para tokoh guna membangun kerjasma dalam mewaspadai pengaruh organisasi atau paham radikal, aliran sesat dan anti ideologi guna terwujudnya kamtibmas agar tetap kondusif.

Mengintensifkan kegiatan sambang dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas guna mengajak warga masyarakat untuk mewaspadai bentuk bentuk kegiatan keagamaan yang sifatnya tertutup yang dapat menimbulkan keresahan warga masyarakat lain. Dan juga kegiatan sosialisasi kepada setiap warga masyarakat terkait sangsi hukum penyebar paham atau organisasi radikal, penyebaran aliran sesat dan anti ideologi pancasila. 

Untuk sasaran operasi sendiri, kata Kabid, difokuskan pada setiap orang, kelompok atau komunitas yang dicurigai kelompok perorangan yang terindikasi menjadi simpatisan, pengikut dan atau telah terpapar paham radikal, aliran sesat dan anti ideologi pancasila berdasarkan perkiraan khusus intelijen Polda Maluku Utara.

Dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan Bina Waspada II Kie Raha Tahun 2019, personil.yang diterjunkan sebanyak 220 personel terdiri dari. Polda Malut sebanyak 22 personel mulai dari unsur pimpinan sebanyak 2 personil, staf operasi 8 personil, disusul unsur pelaksana satuan tugas terdiri dari  12 personil.

"Sedangkan untuk Polres jajaran sebanyak 198 personel masing-masing akan dibagi per Polres sebanyak 22 personel setiap melakukan operasi di lapangan," tutup Kabid. (ian)