TERNATE, OT- Kapolda Maluku Utara menghadiri pertemuan penting antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati/Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
Acara ini berlangsung pada Kamis (3/72024), bertempat di Kediaman Gubernur Eks-Chrisant, Ternate.
Dalam kegiatan tersebut, hadir beberapa tokoh penting seperti Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Danrem 152 Baabullah, Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Danlanal Ternate, Wakil Wakajati Malut, serta para Forkopimda tingkat kota dan provinsi. Para Bupati se-Provinsi Malut juga turut hadir.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan, apresiasinya kepada para Forkopimda yang telah menyambut kedatangannya dengan baik.
"Kehadiran saya di Ternate ini dalam rangka sosialisasi penilaian dan kepatuhan standar pelayanan publik di Maluku Utara. Ini merupakan salah satu tugas kami untuk mencegah permasalahan dalam penugasan pelayanan publik," ujarnya.
Dia menambahkan, bahwa pihaknya diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Salah satu alasan memilih Maluku Utara sebagai fokus kunjungan adalah penurunan kualitas pelayanan publik di tahun 2023.
"Kami harapkan tahun ini dapat lebih baik lagi," tambahnya.
Dalam konteks Pilkada, Najih menekankan pentingnya memilih calon yang peduli terhadap sistem pelayanan publik. "Kami berharap para calon memiliki visi misi yang peduli terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pada isu pelayanan publik, banyak hal yang terkait seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana," tuturnya.
Sementara itu Kapolda Malut, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menyoroti pentingnya keamanan siber di era digital saat ini. "Terkait keamanan siber, ada beberapa kemungkinan yang dapat kita telaah dan kejadian ini sering terjadi di dunia siber. Alhamdulillah, kita dapat mengatasinya," ungkap Kapolda.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku Utara serta memperkuat sinergi antar instansi pemerintah.
"Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan masyarakat Maluku Utara dapat merasakan manfaat yang nyata dari pelayanan publik yang berkualitas," tandasnya.
(ier)
