SULA, OT - Memanfaatkan masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku Utara (Malut), pada zona IV, kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, pasangan nomor urut 2, H Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaludin, melakukan serangkaian silaturami dan tatap muka bersama masyarakat pada 11 desa yang tersebar di kabupaten Kepulauan Sula.

Didampingi sejumlah fungsionaris dan pengurus serta simpatisan partai pengusung, pasangan yang memiliki tagname BUR-JADI menyampaikan visi misi dan program pembangunan Maluku Utara 5 tahun kedepan, jika Allah SWT memberi rahmat dan rakyat Maluku Utara menentukan pilihannya kepada pasangan nomor urut 2, BUR-JADI.

Saat menyampaikan visi misi dan program pembangunan, calon gubernur yang akrab disapa Haji Bur menyatakan komitmennya untuk menjadikan provinsi Malut bermartabat dan sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya di republik ini.

"Untuk mewujudkan itu, tentu ada banyak hal yang harus dibenahi," kata Haji Bur seraya menyebut akan menata sistim pemerintahan dengan menggandeng kabupaten/kota untuk bersama-sama membangun Maluku Utara.

Selain itu, kata Haji Bur, program peningkatan sumber daya manusia, program bidang pertanian, kelautan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi dan sektor-sektor lainnya, juga menjadi prioritas dalam program 5 tahun kedepan.

"Kita memiliki potensi yang cukup besar, kita memiliki begitu banyak keunggulan-keunggulan, namun hingga saat ini, potensi-potensi itu belum dikelola secara maksimal," kata Haji Bur saat berkampanye di Sula.

Salah satu program yang akan dilakukan adalah, menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi yang memiliki kedaulatan pangan. "Kita memiliki lahan yang cukup luas, tetapi sampai sekarang, kebutuhan sayur-mayur kita masih bergantung pada daerah-daerah di luar Maluku Utara," ujar Haji Bur.

Kedepan, lanjutnya, pemerintah provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan BUR-JADI, akan melibatkan kabupaten/kota untuk bersama-sama rakyat Maluku Utara, menjadikan daerah ini sebagai daerah yang mandiri, daerah yang mampu menyediakan kebutuhan rakyatnya sendiri tanpa bergantung pada daerah lain.

"Sudah saatnya kita berpikir untuk mensejahterakan petani kita, nelayan kita tentu dengan program-program pemberdayaan dan peningkatan produksi," tukasnya.

Dalam setiap pidatonya, Haji Bur lebih banyak menyampaikan program-program pembangunan daripada menyampaikan janji-janji politik, sebab menurut wali kota Ternate dua periode itu, sudah bukan saatnya rakyat diberi janji tetapi diberi pendidikan politik dengan program, ide dan gagasan dalam membangun Maluku Utara.

Saya paling takut berjanji, karena janji itu adalah hutang, hutang kepada masyarakat dan tentunya hutang kepada Allah SWT yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari," tukas Haji Bur.

Saat berkampanye pada Pemilihan wali kota di Ternate, kata Haji Bur, hanya ada dua janji yang disampaikan dan janji tersebut dapat direalisasikan. "Yang pertama, saya janji air bersih di Moya dan yang kedua, saya janji akan membangun tower telekomunikasi kepada saudara-saudara kita di kecamatan Batang Dua," terangnya.

Meski hanya dua janji yang disampaikan, namun banyak hal yang dilakukan kepada masyarakat kota Ternate. "Saya hanya berjanji dua hal, tetapi yang saya lakukan, jauh lebih banyak daripada apa yang saya janjikan," tambahnya.

Diakhir orasi politiknya, Haji Bur mengingatkan kepada seluruh rakyat Malut khususnya di Kepulauan Sula untuk bersama-sama melawan praktek politik uang yang dilakukan jelang hari pencoblosan.

"Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Maluku Utara untuk menolak politik uang untuk meraih suara rakyat. Politik uang bagi saya merupakan sebuah praktek yang merusak demokrasi kita. Selain itu, politik uang merupakan sebuah perbuatan yang hina, kenapa? Karna hak politik kita yang diberikan oleh Allah SWT dan hanya digunakan setiap 5 tahun, hanya dibayar dengan 100, 200 ribu rupiah.

Hal ini, kata dia, selain tidak mendidik, juga sebuah penghinaan terhadap hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sebagai manusia. "Jika hak yang diberikan oleh Allah SWT itu hanya dibayar dengan uang 100, 200 ribu rupiah, betapa murahnya hak politik kita, bahkan harga seekor kambing, jauh lebih mahal dari hak politik kita yang diberikan langsung oleh Allah SWT kepada kita selaku manusia yang telah memenuhi syarat untuk memberikan hak politik. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat Maluku Utara khususnya di Sula untuk menolak praktek-praktek politik uang," tutup Haji Bur.(thy)