TERNATE, OT- Dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembagan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Junus Yau terhadap beberapa ASN dan PTT, Komisi I DPRD berencana akan meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. 

"Sebagai langkah ikhtiar DPRD, maka akan berkoordinasi dengan teman-teman komisi untuk meminta klarifikasi ke BKPSDM," kata Wakil ketua komisi I DPRD kota Ternate, Zainul A. Rahman kepada indotimur.com, Senin (09/11/2020). 

Menurutnya, untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran agar tidak terjadi lagi, maka DPRD jga mengimbau kepada masyarakat dan unsur lainnya agar pelaksanaan Pilkada ini berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan prinsipnya. 

“Pemerintah harus profesional melaksanakan fungsi dan tanggung jawab di pemerintahan, tanpa mencampur adukkan kepentingan birokrasi dengan Pilkada,” tegas Zainul. 

Menrutnya,  DPRD jga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemerintahan, sehingga netralitas ASN menjadi perhatian serius, tapi jika ada yang merasa diintimidasi maka sebaiknya langsng menempuh jalur sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

"Kalau terkait dengan dukung mendukung kandidat, maka ranahnya ada di Bawaslu, jadi pihak-pihak yang merasa diintimidasi sebaiknya melakukan pengaduan secara resmi ke Bawaslu,” ucapnya.

Zainul mengaku, sejauh ini komisi I DPRD kota Ternate yang membidangi hukum dan pemerintahan belum mendapatkan laporan atau pengaduan secara resmi baik PNS ataupun PTT. 

(awie)