HALSEL,OT- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melakukan audiensi ke KPU dan Bawaslu, pada Selasa (21/12/21), sekaligus menyerahkan SK kepengurusan DPD Prima Halsel.
Ketua DPD Prima Halsel, Mansur Abdul Fatah mengatakan, sebagai partai politik baru yang akan mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu tahun 2024, DPD Prima Halsel, kedatangan ke Bawaslu dan KPU Halsel untuk menyerahkan SK kepengurusan dan menjalin silaturahmi dengan komisioner Bawaslu dan KPU untuk mendapatkan informasi terkait tahapan Pemilu 2024 mendatang.
"Kami mengucapkan terima kasih atas diterimanya kami oleh jajaran pimpinan KPU, dan sebuah kebanggaan bagi kami semua karena menjadi partai politik baru pertama yang secara resmi diterima untuk bersilaturahmi," ujar Mansur.
Sementara itu, Sekjen DPD Prima Halsel, Hatim Hasibuan Kailul, menambahlan, partainya telah mempersiapkan persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan verifikasi parpol sebagai peserta pemilu.
Dia menjelaskan, atas dasar semangat perubahan dari rakyat Indonesia untuk melawan oligarki, saat ini PRIMA telah memiliki struktur di 34 Provinsi, 384 kab/kota dan 4.700 kecamatan.
"Jadi hampir setiap hari ada penambahan orang yang mendaftar menjadi anggota PRIMA lewat apps PRIMA di Google Play Store dan website resmi selalu bertambah secara signifikan," katanya.
Hatim, mengaku, PRIMA merupakan partai alternatif yang berisi partisipasi rakyat biasa dari unsur perempuan, gerakan buruh, gerakan tani, nelayan, gerakan mahasiswa, agamawan dan elemen bangsa lainnya.
"Kami tadi mendapat banyak masukan dari KPU terkait teknis dalam memudahkan pemenuhan syarat administrasi menjadi peserta Pemilu 2024, dan selanjutnya, DPD PRIMA akan melakukan koordinasi dengan para pengurus PRIMA di tingkatan wilayah dan kota/kabupaten untuk mengimplementasikan masukan-masukan yang diberikan KPU," jelasnya.
Hatim, menambahkan PRIMA mengajak seluruh rakyat Indonesia lebih khusus Halsel yang sepakat melawan oligarki untuk membangun Poros Politik Baru yang bebas dari oligarki.
Sebuah poros politik yang mewakili kepentingan bangsa, bukan lagi segelintir orang. Rakyat harus memiliki alat politiknya sendiri.
"Warna kebijakan politiknya sudah kita ketahui, neoliberal, maka dari itu PRIMA mendorong terbentuknya poros politik baru," tutup Hatim.
(iel)
