TERNATE, OT- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, masih rawan dengan politik uang  dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada momentum Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal Iini dikatakan Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amri pada acara sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat dalam persiapan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2018 yang dilaksankan oleh Bawaslu RI di aula kantor Wali Kota, Jumat (6/10/2017) pagi tadi.

Menurut Muksin, di Provinsi Malut masalah Politik uang masih menguat, bahkan sudah menjadi ciri khas tersendiri. “Biasanya disebut dengan serangan fajar di waktu subuh saat pemungutan suara, dan ini dianggap biasa,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, ada istilah argo Politik uang semakin naik di Malut, makanya di provinsi Malut politik uang menjadi urutan pertama dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.

Lanjut Muksin, selain politik uang juga keterlibatan ASN dan para Kepala Desa (Kades), akhir-akhir ini sebelum pelaksanaan Pilkada berjalan ASN sudah mulai nampak terlibat dibeberapa Media Sosial (Medsos).

“Camat, Lurah dan Kades mulai berkampanye di Medsos, dan kami sudah mengigatkan itu.  Sebab, Bawaslu akan mengawasi sebelum sampai sesudah tahapan,” jelasnya.

Muksin menambahkan, dengan sejumlah pelanggaran tersebut, Bawaslu Malut juga diperhadapkan dengan letak geografi yang sulit untuk dijangkau. “Dari satu kecamatam ke kecamata lain dan dari satu desa ke desa lain, sehingga membutuhkan transportasi massal dan cukup besar, serta masalah jaringan telekomunikasi, karena di Malut masih minim sehingga penanganan masalah kita tidak mengetahui bahkan tidak bisa terselesai,” katanya.