TERNATE, OT- Plt Gubernur Maluku Utara (Malut), M. Natsir Thaib mengajak, semua komponen baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasli), TNI/Polri, pasangan calon, massa pendukung, media, dan semua pemangku kepentingan serta masyarakat, harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan Pemilukada damai.
Hal ini disampaikan M Natsir Thaib, Minggu (18/2/2018) pada acara deklarasi kampanye damai yang dipusatkan di jalam Pahlawan Revolusi kawasan Landmark, kelurahan Muhajirin Kota Ternate.
Kata dia, dalam pelaksanaan Pilkada menjadi sebuah konstitusional yang sangat penting, dimana masyarakat berhak terlibat dalam memberikan aspirasinya sesuai hati nurani sebagai bentuk legitimasi politik terhadap legalitas.
Kepemimpinan lokal dalam konteks tersebut, lanjut dia, maka pilkada menjadi instrumen demokrasi yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, peran semua pihak yang terlibat didalamnya, baik KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pasangan calon, massa pendukung, media, dan semua pemangku kepentingan serta masyarakat, harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi guna mewujudkan Pilkada damai.
"Jadi saya berharap semua komponen dukung pilkada damai yang berkualitas dan bermartabat, sehingga pada akhirnya akan melahirkan kepemimpinan pemerintahan yang baik," ungkap M Natsir Thaib dalam sambutannya,
Dia menjelaskan, sebagai sebuah ajang kontestasi politik, dalam praktek pelaksanaan hampir semua daerah termasuk di Provinsi Maluku Utara, tidak terlepas dari berbagai persoalan yang mewarnai jalannya pesta demokrasi.
Tentunya Pilkada ini terdapat sejumlah potensi kerawanan yang muncul berkaitan dengan pelanggaran pilkada, mulai dari kampanye hitam, politik uang, isu SARA, penggunaan simbol-simbol keagamaan, benturan antar masa pendukung, intimidasi dan kekerasan, serta integritas dan profesionalia penyelenggara.
"Sesuai pemberitaan di media masa, sudah saatnya kita tolak politik uang, isu sara dan hoaks sebagai bentuk perwujudan pilkada damai,"kata M Natsir Thaib.
Selain itu, tahapan Pilkada telah memasuki masa kampanye, bahwa sikap bersama yang tertuang dalam naskah Deklarasi, tidak hanya sekedar formalitas dan seremoni belaka, tapi memiliki makna untuk mempertegas sikap peserta pemilu.
"Keempat calon harus menciptakan iklim yang kondusif bagi proses Pilkada, maka perilaku, ucapan dan tindakan semua pasangan calon akan menjadi tolak ukur rakyat Maluku Utara, untuk menentukan sikap politiknya," jelasnya. (al)
