TERNATE, OT - Klaim tim relawan cagub Rudi Erawan-Hein Namotemo yang menyebutkan, telah mengantongi rekomendasi model B1 KWK dari PKB, dibantah ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Malut Jasri Usman.

Kepada indotimur.com, Senin (4/12/2017), Jasri Usman melalui telepon selularnya membantah klaim yang disampaikan tim relawan Rudi-Hein yang menyatakan PKB telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudi-Hein.

Menurut Jasri, meski pasangan Rudy-Hein telah mengikuti prosedur dan tahapan penjaringan di PKB, namun ada sejumlah tahapan yang tidak dilalui oleh Rudi-Hein.

"Memang mereka (Rudy-Hein) berproses, ikut pendaftaran kemudian ikut fit and propertest. Saat seleksi berkas mereka lolos, kemudian fit and propertest dan setelah fit, masih ada proses selanjutnya yaitu, rekomendasi DPW untuk ketua umum melalui desk Pilkada. Nah rekomendasi ini nanti dijadikan salah satu dasar penetapan kepala daerah, baik walikota/bupati maupun gubernur," jelas Jasri.

Menurutnya, pada proses atau tahapan akhir penetapan, pasangan Rudy-Hein tidak melewati. "Melalui kolega dia (Rudy-red) di DPP, kemudian disampaikan ke DPP tanda ada pemberitahuan ke DPW. Rekomendasi itu keluar pada tanggal 7 November," kata Jasri seraya mengaku belum pernah melihat rekomendasi yang dikeluarkan untuk Rudy-Hein.

Rekomendasi yang dikantongi Rudi, baru diketahui melalui DPP sehari setelah dikeluarkan. "Maka pada tanggal 9 Desember seluruh jajaran PKB baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Maluku Utara, menggelar pertemuan guna membicarakan soal rekomandasi itu," kata Jasri.

Setelah menggelar pertemuan dengan seluruh jajaran PKB Malut, pada tanggal 28 November, pengurus PKB di tingkat kabupaten/kota dan provinsi Malut menggelar pertemuan dengan ketua umum PKB, "ketua umum juga kaget, rekomendasi itu keluar tanpa sepengatahuan DPW, itu ketua umum juga kaget, karena seharusnya, rekomendasi yang ditandatangani ketum itu, sudah terkonfirmasi melalui DPW, padahal kan tidak, maka ketum menegaskan rekom itu kita cabut," ujar Jasri yang saat ini tengah berada di Jakarta guna mengawal rekomendasi PKB.

Dia menegaskan, sesuai keinginan DPW dan DPC Malut itu, rekomendasi harus diberikan ke Haji Bur (Burhan Abdurahman-red), karena PKB memiliki hubungan idiologis maupun politis. "Dengan Rudy maupun Hein kita tidak memiliki hubungan apa-apa. Intinya, kami mengusung calon kepala daerah yang memiliki hubungan, idiologis, politis maupun historis dan hubungan-hubungan itu hanya dengan Haji Bur," tandasnya.

Jasri memastikan, proses rekomendasi untuk Haji Bur saat ini sedang berjalan dan dalam waktu dekat, rekomendasi untuk Haji Bur akan dikeluarkan DPP melalui rekomendasi yang telah dibuat oleh DPW maupun DPC PKB Malut.

Terkait rencana deklarasi pasangan Rudy-Hein yang dijadwalkan tanggal 5 Januari mendatang, Jasri memastikan tidak ada satupun pengurus PKB baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menghadiri deklarasi.

"Jika Rudy-Hein melakukan deklarasi itu hak mereka, hanya saja saya pastikan tidak ada satupun orang PKB yang hadir karena mereka sudah memahami persoalan yang terjadi," tukas Jasri.

Dia menambahkan, dirinya memastikan jajarannya masih solid untuk mengusung Burhan-Ishak dalam proses Pilgub Malut tahun depan.(thy)