SOFIFI, OT - Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) periode 2019-2024, Senin (23/9/2019) siang ini, "dikepung" pengunjuk rasa dari beberapa elemen mahasiswa.

Di pintu masuk bagian kiri kantor DPRD Malut terdapat puluhan pendemo dari DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan di pintu bagian kanan puluhan mahasiswa Sofifi yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa.

Para pendemo menuntutu, anggota DPRD provinsi Malut yang akan dilantik hari ini harus berkomitmen menyuarakan aspirasi rakyat, terutama mendorong percepatan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi.

"Anggota dewan yang terhormat, kalian telah dipilih oleh rakyat. Untuk itu, harus memperjuangkan aspirasi rakyat selama lima tahun kedepan," tegas Ketua DPD IMM Malut, Alfajri A. Rahman dalam orasinya.

Lanjut Alfajri, 45 anggota DPRD Malut yang akan dilantik sudah saatnya mengawal serta mendorong percepatan pembangunan kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Selain itu, para wakil rakyat wajib mengawal 100 hari kerja Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali.

"Kami mendesak 45 anggota DPRD Malut harus berkantor di Sofifi, bukan hanya datang disaat rapat paripurna," tegas Alfajri.

Lanjutnya, anggota DPRD Malut agar lebih ketat mengawasi Pemprov dalam mengeluarkan izin perusahaan tambang, serta mendesak Pemprov agar membatalkan izin perusahaan tambang yang belum memiliki pengelolaan limbah berbahay dan beracun.

"Kami juga mendesak 45 angota DPRD agar bersama Pemprov Malut menyelesaikan masalah harga komiditi berupa kopra, cengkih dan pala yang saat ini harganya masih anjlok," pungkasnya.

Aksi tersebut dikawal ketat oleh aparat Kepolisian, sementara pelantikan 45 anggota DPRD tetap berjalan. Hingga berita ini dipublish, rapat paripurna pengambilan sumpah dan jabatan sementara berlangsung.(thy)