Hal ini dikatakan Muksin pada acara Panwaslu Haltim mendengar, di Rstorant Kartika Buli Resort Kecamatan Maba, Kamis (02/11/2017) malam tadi.

Kata dia, Maluku Utara masih mendapatkan “rapor merah” akibat politik uang yang masih tinggi, bahkan masalah itu dipastikan mendarah daging di masyarakat.

Dikatakannya, jumlah pemilih di Malut kurang lebih 40 persen adalah ASN. Dari presentasi itu, sekitar 86 ribu DPT dari PNS Pemda, guru dan honorer. "Lucunya kita masih mendapatkan trend keterlibatan ASN dan Politik Uang masih tinggi. Bahkan Malut terjadi diperingkat kedua dengan metode yang berbeda," ujarnya.

Dia menambahkan, dirinya mengenal ciri khas masyarakat Malut karena telah berada dalam dunia pemilu sejak tahun 2007. "Pilgub itu adalah hajat partai dan Pilgub hajat masyarakat, maka saatnya masyarakat menyalurkan haknya sebagai warga negara," katanya.

"Kadang masyarakat menganggap pemilu itu adalah pesta. Jadi masyarakat anggap Pilgub itu pesta keramaian," katanya.

Lanjut Muksin, penyelenggara Pemilu KPU dan Pengawas Pemilu diberikan Mandataris untuk menyelenggarakan mandat. "Jadi jangan dipandang Pemilu itu adalah kewenangan penyelenggara pemilu. Kita hanya memfasilitasi peserta pemilu yang bermain,” jelasnya.(dx)