TERNATE, OT - Oknum Lurah Kelurahan Moti Kota, Talib Muhlis, diduga kuat terlibat politik praktis dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate nomor urut 3, MHB-GASS.
Salah seorang warga Kelurahan Moti Kota, Hamzah Muhammad, mengaku oknum Lurah Kelurahan Moti Kota, Talib Muhlis mengajak istri dan mertuanya untuk memilih kandidat paslon nomor urut 3 MHB-GASS.
"Selain mengajak, Lurah juga meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan jaminan akan memberikan uang kepada istri dan mertua saya," aku Hamzah kepada indotimur.com Senin, (7/12/2020).
Hamzah menyesalkam tindakam Aparatur Sipil Negara yang secara terang-terangan memihak salah satu paslon dan mengarahkan warganya untuk memilih kandidat tertentu.
Dia meminta pihak Bawalu melalui Panwascam Moti untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum Lurah yang terlibat politik praktis.
"Pamwascam segera proses keteribatan oknum Luah Moti Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga ini menjadi pelajaran bagi ASN untuk tidak terlibat dalam urusan politik," tegasnya.
Hamzah mengaku, siap diperiksa jika Panwascam Moti membutuhkan keterangan terkait keterlibatan oknum Lurah Moti Kota dalam Pilwako Ternate.
Sementara itu, Lurah Kelurahan Moti Kota. Talib Muhlis, saat dikonfrimasi indotimur.com melalui telepon selulernya, membantah tuduhan warganya.
Dia mengaku tidak pernah mengajak masyaraat untuk memilih salah satu paslon dalam Pilwako Ternate.
"Informasi yang berkembang terkait saya mengajak masyarakat coblos paslon nomor urut 3, saya tidak pernah mengajak masyarakat untuk coblos Paslon nomor urut 3," kata Lurah melalui telepon selularnya.
Dia lalu menyampaikan klarifikasi soal nomor urut 3 yang disebut-sebut berkaitan dengan salah satu paslin.
"Saat ketemu dengan masyarakat sering saya mengunakan topi dengan lebel nomor 3, jadi terkadang masyarakat berasumsi lain, intinya saya tidak mengajak masyarakat untuk coblos Paslon nomor urut 3," kata Talib.
Terkait permintaan KTP warga, Talib menyatakan, hal tersebut tidak benar sama sekali, "sampai setingkat meminta masyarakat mengumpulkan KTP itu, tidak ada sama sekali," bantahnya.
Talib menuturkan, beberapa hari lalu, dia sempat mendatangi rumah masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait pembagian Kartu Identitas Anak (KIA) di masyarakat.
"Jadi saya tidak menyuruh masyarakat harus mengumpulkan KTP, tetapi Kelurahan melakukan pembagian kartu KIA ke masyarakat," pungkasnya. (ded)
